Presiden Jokowi Bakal Dilaporkan ke Ombudsman Bila Tak Kunjung Umumkan Hasil TPF Munir

Presiden-Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: dok. KSP)

harianpijar.com, JAKARTA – Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) Yati Andriyani mengatakan akan melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Ombudsman maupun pengadilan jika tak kunjung membuka dokumen hasil penyelidikan TPF kasus pembunuhan aktivis HAM Munir Said Thalib.

“Untuk langkah hukum kita bisa saja laporkan presiden ke Ombudsman karena dalam hal ini presiden melakukan maladministrasi karena sebagai kepala pemerintahan sudah sekian tahun tidak umumkan TPF Munir ke masyarakat,” kata Yati Andriyani di kawasan Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, 7 September 2019.

Selain melapor ke Ombudsman, Yati Andriyani menuturkan pihaknya juga membuka kemungkinan menggugat ke pengadilan karena kasus Munir tak juga mendapat kepastian hukum setelah 15 tahun berlalu.

“Kita bisa saja ajukan gugatan perbuatan melawan hukum karena 15 tahun tidak ada kepastian hukum,” ungkapnya.

Yati-Andriyani
Koordinator KontraS Yati Andriani (tengah), dan istri almarhum Munir, Suciwati (kiri). (foto: detik/Dwi Andayani)

Menurut Yati Andriyani, pembiaran terhadap kasus ini memberikan banyak kerugian bukan hanya kepada keluarga Munir, melainkan juga masyarakat umum. Untuk itu, kata dia, Jokowi seharusnya dapat dengan mudah membuka dokumen TPF tersebut.

Baca juga:   Rapor Merah dari Partai Ummat untuk 7 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

“Kami mengingatkan Presiden Jokowi di periode kedua kepemimpinannya sangat mungkin dan sangat bisa kalau dia punya kemauan dengan cara yang sangat mudah mengumumkan hasil TPF Munir dan menindaklanjuti rekomendasi di dalamnya,” ujar Yati Andriyani.

Yati Andriyani merasa janggal dengan alasan pemerintah yang menyebut dokumen itu hilang. Padahal, kata dia, sejak lama TPF telah memberikan dokumen hasil penyelidikan itu kepada pihak Kementerian Sekretariat Negara. Sementara, dokumen itu cukup mudah dicari di internet.

“Kami saja punya dokumen ini. Kalau memang tidak valid, silakan cek dan silakan diumumkan. Soal validitas pemerintah yang harus membuktikan,” ucapnya.

Menurut Yati Andriyani, dalam dokumen TPF itu telah menjelaskan secara rinci kronologis kasus Munir sejak awal hingga siapa saja pihak yang terlibat.

Bahkan, lanjutnya, dokumen itu juga menjabarkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, di antaranya melakukan penyidikan lebih dalam kepada Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendropriyono, Muchdi PR, dan Bambang Irawan.

Baca juga:   Urgensinya Dipertanyakan, Jokowi Diminta Tak Lanjutkan Pembentukan Komponen Cadangan

“Pemerintah harus mengumumkan ke publik karena ini adalah pesan moral yang penting dari masyarakat sipil. Ini satu alarm buat pemerintah untuk tidak lagi menunda mengumumkan hasil dokumen TPF Munir dan menindaklanjutinya,” tuturnya.

Selain itu, Yati Andriyani juga mengaku kecewa dengan sikap Jokowi yang dianggap tak tegas untuk mengusut kasus Munir. Di periode pertama kepemimpinan, Jokowi sempat menjanjikan bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat termasuk kasus Munir.

Namun, dikatakan Yati Andriyani, di periode yang akan datang, Jokowi justru sama sekali tak menyinggung soal kasus tersebut.

“Buat saya, ini kemunduran dan harusnya presiden sadar betul sehingga di periode pemerintahannya yang kedua, dia harus betul-betul mengevaluasi dan menjadikan persoalan ini sebagai prioritas yang harus diselesaikan,” pungkas Yati Andriyani. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar