Mardani PKS Minta Jokowi Segera Perbaiki Sistem Pengelolaan BPJS Kesehatan

Mardani-Ali-Sera
Mardani Ali Sera.

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk lebih mengedepankan kemaslahatan rakyat melalui BPJS Kesehatan. Dirinya ingin program JKN itu dijalankan dengan berpegang pada amanah konstitusi dan perundang-undangan.

“Saya mendesak Presiden Jokowi untuk segera memperbaiki sistem pengelolaan BPJS terutama sistem teknologi informasi dan manajemen operasional dengan baik sehingga memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali,” ujar Mardani Ali Sera, Jumat, 6 September 2019.

Menurut Mardani Ali Sera, pemerintah harus segera melakukan perbaikan terhadap enam akar masalah sebagaimana yang diungkapkan dalam audit BPKP, seperti rumah sakit nakal, layanan lebih banyak dari peserta, perusahaan main-main, peserta aktif rendah, data tidak valid, dan manajemen klaim.

Baca juga:   Tepis Isu Reshuffle Kabinet, Begini Kata Pihak Istana

“Semua itu apabila Sistem IT-nya benar dan efisien tidak akan carut marut seperti sekarang. Apalagi masyarakat masih pakai kertas rujukan, mestinya cukup melalui aplikasi mobile,” ucapnya.

Tak hanya itu, Mardani Ali Sera menilai, sejak implementasi BPJS dilaksanakan dari tahun 2014 hingga sekarang, sistem pengelolaannya masih jauh dari sempurna. Dirinya menyebut hal inilah yang harus diprioritaskan pemerintahan Jokowi ke depan.

“Saya minta Presiden segera memperbaiki sistem pengelolaan BPJS dengan baik dan benar sesuai UU dan menolak memberatkan masyarakat dengan memberikan sanksi bagi peserta yang tidak bayar iuran,” kata Mardani Ali Sera yang secara pribadi menolak rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Januari 2020.

Baca juga:   Sebut Jokowi Tak Paham Pancasila, Ini Respon Kapitra Ampera Soal Rocky Gerung

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani, DJSN dan direksi BPJS mengusulkan kenaikan iuran peserta mandiri kelas I dari Rp 80 ribu menjadi Rp 160 ribu, kelas II dari Rp 51 ribu menjadi Rp 110 ribu, dan kelas kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42 ribu.

Pemerintah beralasan kenaikan untuk menutup defisit BPJS tahun 2019 yang diperkirakan sebesar Rp 28,5 triliun. (nuch/jpn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar