Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi). (foto: instagram/jokowi)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Puskapsi Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak sepenuhnya punya hak prerogatif dalam penyusunan kabinet. Karena, langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menentukan nama-nama menteri dalam kabinet periode kedua dinilai terganjal undang-undang.

“Ternyata kalau kita lihat memang sejak awal, desain dari Undang-undang Kementerian Negara kita, UU Nomor 39 Tahun 2008 memang sejak awal sudah ada upaya untuk membelenggu kebebasan bagi presiden dalam membentuk sebuah kabinet,” kata Bayu Dwi Anggono pada Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-6 di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Menurut Bayu Dwi Anggono, dalam pasal 19 ayat (1) UU Kementerian Negara, presiden diharuskan meminta pertimbangan DPR RI terkait perubahan atau pembubaran kementerian.

Baca juga:   Ferdinand Yakin Demokrat Akan Senang Hati Dukung Gibran atau Kaesang di Pilkada Solo 2020

Selanjutnya, meski undang-undang mengatur sebatas pertimbangan, namun proses tersebut akan sangat mungkin menjadi politis. Karena itu, pertimbangan DPR sangat mungkin tidak sejalan dengan rencana yang diajukan presiden.

“Padahal kalau bicara soal postur kabinet, itu adalah kewenangan presiden dan itu terdiri dari sistem presidensial,” ujar Bayu Dwi Anggono.

Lebih lanjut, Bayu Dwi Anggono menilai pertimbangan dalam penyusunan kabinet tidak masuk dalam fungsi DPR. Sebab itu, dirinya mengusulkan DPR fokus dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Selain itu, Bayu Dwi Anggono juga mengusulkan pembuatan undang-undang baru sebagai landasan presiden menyusun kabinet yang lebih presidensial.

“Menurut saya perlu ada undang-undang lembaga kepresidenan. Kita enggak punya undang-undang lembaga kepresidenan, tapi malah punya undang-undang Kementerian Negara,” ucap Bayu Dwi Anggono.

Baca juga:   Apresiasi Jokowi, Waketum Gerindra: 3 Filsafat Jawa Itu Maknanya Sangat Tinggi

Sementara, menjelang pelantikannya pada 20 Oktober mendatang Jokowi mengaku kerap mendapat pertanyaan dari sejumlah pihak seputar susunan kabinet baru periode 2019-2024. Bahkan, menurutnya pertanyaan yang dilontarkan selalu sama.

“Pak, siapa sih nanti menteri-menterinya. Setiap ketemu yang ditanyain itu terus,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Senin, 2 September 2019 lalu.

Selanjutnya, Jokowi meminta semua pihak bersabar menunggu kabinet baru. Bahkan, menurutnya hal ini sesuai dengan konstitusi, pemilihan menteri adalah hak prerogatif presiden.

“Setiap saat ada pertanyaan itu saya sampaikan konstitusi kita menyatakan bahwa itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur,” pungkas Jokowi. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of