Sebut Putusan Kedaluwarsa, William PSI Nilai Anies Baswedan Hina MA

William-Aditya-Sarana
William Aditya Sarana. (foto: dok. Gatra)

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menyayangkan pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menyebut putusan Mahkamah Agung (MA) soal pedagang kaki lima di Tanah Abang kedaluwarsa. Dirinya menilai Anies Baswedan telah menghina MA.

“Tidak ada istilah hukum kedaluwarsa. Jadi, justru ini Pak Anies malah menghina MA kalau bilang putusan kedaluwarsa,” ujar William Aditya Sarana yang juga menjadi salah satu penggugat Pasal 25 ayat (1) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum, Rabu, 4 September 2019.

Menurut William Aditya Sarana, pasal itu berlaku di Jakarta secara umum. Dirinya menuturkan pasal tersebut tidak hanya soal penempatan PKL Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang.

“Perda dicabut Pasal 25 yang dicabut itu perda yang berlaku di seluruh DKI Jakarta. Jadi tak hanya di jalan Jatibaru doang,” ucapnya.

William Aditya Sarana mengatakan saat ini PKL masih berdagang di trotoar Pasar Tanah Abang. Padahal, kata dia, sudah ada skybridge atau Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM).

Baca juga:   Koalisi Pengusung Anies Gagal Deklarasi, JK: Itu Soal Waktu Saja, Mereka Masih Diskusi

“Meski PKL tidak ada yang di jalan, tapi ada di trotoar. Kalau lihat, datang ke Tanah Abang, itu PKL masih ada di trotoar, meski skybridge itu ada,” ungkapnya.

Selanjutnya, William Aditya Sarana lalu membandingkan Anies Baswedan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelumnya. Saat itu, menurutnya, Tanah Abang rapi meski tidak ada skybridge.

“Gubernur sebelumnya, meski tidak ada skybridge itu Tanah Abang rapi, trotoar dan jalan rapi,” kata William Aditya Sarana.

William Aditya Sarana pun mengaku akan mencoba memanggil Anies Baswedan jika tidak menjalankan putusan MA. Dirinya ingin menggunakan hak interpelasi DPRD agar Anies Baswedan menjelaskan.

“Kalau Pak Anies ngeyel terus, kami PSI akan mendorong Pak Anies untuk ke DPRD, apakah pakai mekanisme interpelasi atau hak angket. Karena nanti, sudah dengar PDIP setuju untuk mendorong dipanggil ke DPRD. Karena syarat kan 15 anggota dewan plus satu fraksi, jadi cukup sebenarnya,” tukas William Aditya Sarana.

Baca juga:   Anies Sindir Gubernur DKI Sebelumnya Tak Mengerti Anggaran, Djarot: Nggak Apa-Apa

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan keputusan Mahkamah Agung (MA) soal pedagang kaki lima di Tanah Abang sudah kedaluwarsa. Sebab, menurutnya, keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar, melainkan membatalkan pasal yang menyebut gubernur bisa mengatur tentang jalan.

“Keputusan MA itu kedaluwarsa. Kenapa? Karena keputusan itu bukan melarang orang berjualan di trotoar tapi keputusan itu membatalkan sebuah pasal yang mengatakan bahwa gubernur bisa mengatur tentang jalan. Waktu itu Jalan Jatibaru dipakai untuk pedagang. Gubernur menggunakan otoritas yang ada karena ada pasal itu, Tapi, itu dikerjakan sementara,” ujar Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta, Rabu, 4 September 2019.

Menurut Anies Baswedan, hal yang dipersoalkan sudah tidak ada lagi. Pedagang sudah dipindah ke skybridge atau Jembatan Penyeberangan Multiguna (JPM). (nuch/det)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar