Soal Papua, Wiranto: Kita Tutup Pintu untuk Dialog Referendum

Wiranto
Konferensi pers Wiranto di Kemenko Polhukam. (foto: detik/Eva)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menyatakan pemerintah membuka ruang dialog terkait permasalahan di Papua. Namun, dirinya menegaskan dialog itu bukan untuk referendum.

“Dialog itu penting, dialog memang dibutuhkan, tetapi dialog yang konstruktif,” ujar Wiranto menjawab pertanyaan awak media di sela konferensi pers terkait kondisi Papua dan Papua Barat, di Jakarta, Selasa, 3 September 2019, seperti dilansir Antara.

Menurut Wiranto, pemerintah siap melayani dialog untuk pengembangan kehidupan masyarakat di Papua agar lebih baik. Apalagi, kata dia, pemerintah telah melaksanakan banyak program di Bumi Cenderawasih.

Wiranto mengatakan pemerintah membuka ruang aspirasi jika terdapat kekurangan dalam berbagai program untuk akselerasi pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Baca juga:   Menko Polhukam: Badan Siber dan Sandi Negara Bulan Ini Akan Diresmikan

“Kita sudah tutup pintu untuk dialog referendum, enggak ada. Dialog untuk merdeka jangan. Tetapi, dialog untuk hal-hal yang perlu diperbaiki, bagaimana kehidupan di Papua, Papua Barat, perlu,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wiranto menjelaskan bahwa referendum untuk Papua sebenarnya sudah tidak relevan lagi, sebagaimana sudah diatur dalam hukum internasional.

“Dalam hukum internasional, referendum bukan untuk wilayah yang sudah merdeka, tetapi wilayah ‘non governing territory’, seperti misalnya Timor Timur dulu,” kata Wiranto.

Wiranto menuturkan Papua dan Papua Barat yang dulu bernama Irian Barat sudah pernah melakukan referendum pada 1969, sesuai prinsip piagam PBB.

Baca juga:   Mahfud MD Tanya Jenderal Tua yang Mana, Andi Arief Jawab Begini

“Sudah dilaksanakan satu jajak pendapat didukung sebagian besar anggota PBB sehingga muncul Resolusi 2524 yang sah, bahwa Irian Barat sah jadi wilayah NKRI, bulat, sah, dan didukung banyak negara,” terangnya.

Resolusi PBB, dikatakan Wiranto, tidak bisa bolak-balik ditinjau atau diganti lagi sehingga jalan untuk referendum sebenarnya sudah tidak ada lagi.

Sementara itu, dalam konferensi tersebut, Wiranto turut didampingi Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, dan pejabat Kemenko Polhukam. (nuch/ant)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar