Jazuli-Juwaini
Jazuli Juwaini.

harianpijar.com, JAKARTA – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI meminta pemerintah untuk tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga 100 persen. Sebab, kenaikan iuran itu dinilai akan membebani rakyat.

“Kami menangkap kegelisahan rakyat, mereka sangat keberatan iuran BPJS dinaikkan. Jadi tolong pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan karena hal itu sama sekali bukan solusi yang berpihak kepada rakyat,” kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini, Minggu, 1 September 2019.

Jazuli Juwaini mengatakan kunci penyelesaian defisit BPJS Kesehatan bukan dengan menaikkan iuran yang dibebankan pada peserta. Melainkan pada perbaikan manajemen BPJS, kepesertaan, termasuk skema pendanaan dari negara.

Baca juga:   Bupati Penajam Paser Utara Sebut Tak Benar Lahan di Lokasi Ibu Kota Baru Milik Prabowo

“Kalau cuma bisa menaikkan iuran dari rakyat lalu apa tugas manajemen dan pemerintah? Sudah pelayanan banyak dikeluhkan dimana-mana, sekarang rakyat diminta membayar biaya tambahan. Sudah jatuh tertimpa tangga namanya,” ucapnya.

Lebih lanjut, Jazuli Juwaini mengaku melihat beban ekonomi rakyat yang berat saat ini apalagi kelompok BPJS kelas 3 yang mandiri.

Apalagi kepala keluarga yang menanggung banyak anak beserta anggota keluarga lainnya. Kenaikan itu harus dilihat kelipatan orang yang harus ditanggung kepala keluarga, jangan hanya dilihat orang per orang.

Baca juga:   Sambut Baik Isu PAN-Demokrat Merapat ke Jokowi, Begini Kata Ketum Golkar

“Untuk itu kami meminta pemerintah pusat maupun daerah bertanggung jawab mencari solusi pendanaan lain dan tidak membebankan ke rakyat. Jaminan kesehatan ini isu dan kebutuhan dasar rakyat,” ujar Jazuli Juwaini.

Jazuli Juwaini menilai pemerintah seharusnya mengutamakan untuk membereskan masalah BPJS Kesehatan tersebut dibanding fokus untuk pemindahan ibu kota.

“Stop dulu itu rencana bombastis bangun infrastruktur apalagi pindah ibu kota negara. Ada banyak kebutuhan mendasar rakyat yang harus diselesaikan termasuk masalah BPJS Kesehatan ini. Pemerintah harus tahu skala prioritas,” tukas Jazuli Juwaini. (nuch/mer)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar