Arief Poyuono Nilai Defisit BPJS Kesehatan karena Kebocoran Dana

BPJS-Kesehatan
Logo BPJS Kesehatan. (foto: Dok. KSP)

harianpijar.com, JAKARTA – Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono menilai sebaiknya pemerintah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Sebab, menurutnya, defisit BPJS bukan dikarenakan kurang besarnya iuran BPJS Kesehatan melainkan karena bocor alias dikorupsi.

“Sebelum menaikkan iuran BPJS Kesehatan, kita audit dulu secara komprehensif pengunaan dana BPJS Kesehatan,” ujar Arief Poyuono melalui pesan singkat kepada CNN Indonesia, Minggu, 1 September 2019.

Arief Poyuono menilai selama ini banyak penyimpangan dan korupsi antara petinggi BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan. Dirinya menyebut salah satu buktinya adalah kuitansi.

“Pernah enggak peserta BPJS Kesehatan ketika mengunakan fasilitas rumah sakit untuk berobat, setelah itu diberikan bukti pengeluaran biaya yang habis untuk berobat? kan enggak ada selama selama ini,” ucapnya.

Baca juga:   Soal Adanya Keterlibatan Pihak Asing di Rusuh Papua, Fadli Zon: Pemerintah Harus Lebih Tegas
Arief-Poyuono
Arief Poyuono. (foto: detik/Audrey)

Arief Poyuono mengatakan, lantaran tidak ada bukti kuitansi kepada pasien BPJS Kesehatan, sehingga ini mudah terjadi mark up yang disetujui oleh petugas BPJS Kesehatan selama ini dengan pihak provider rumah sakit.

“Ini sumber kebocoran dana BPJS Kesehatan selama ini yang jumlahnya puluhan triliun dan ini permainan antara pejabat BPJS Kesehatan dan rumah sakit provider BPJS Kesehatan,” kata Arief Poyuono.

Selain itu, Arief Poyuono juga mengaku mendapat informasi bahwa premi yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan oleh masyarakat selama ini lebih dari cukup.

Baca juga:   Soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, Fadli Zon: Itu Wacana yang Berbahaya

“Hanya bocornya enggak tahan,” tukasnya.

Sebelumnya, Menko PMK Puan Maharani menyatakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan berlaku mulai 1 September 2019.

Puan Maharani menjelaskan, sebelum diterapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menerbitkan peraturan presiden pada akhir bulan ini. Setelah perpres terbit, Kementerian PMK akan menerbitkan aturan turunan berupa peraturan menteri koordinator PMK.

Puan Maharani memastikan kenaikan iuran tidak akan membebani peserta PBI. Sebab, iuran tetap akan ditanggung oleh pemerintah. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar