Bertemu Perwakilan KSP, Dewan Pers Minta Pemblokiran Internet di Papua Dicabut

Ahmad-Djauhar
Ahmad Djauhar. (foto: detik/Andhika)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pers Ahmad Djauhar dan para stakeholder terkait bertemu dengan perwakilan Kantor Staf Presiden (KSP). Menurut Ahmad Djauhar, dalam rapat koordinasi, ada permintaan untuk mencabut pemblokiran akses internet di Papua usai terjadinya kerusuhan.

“Tadi ada permintaan sebaiknya pemblokiran internet di sana dicabut. Karena itu justru menimbulkan kebingungan orang di mana pun untuk mendapat informasi yang benar. Kok seolah-olah ada yang disembunyikan,” kata Ahmad Djauhar usai rapat koordinasi membahas strategi penanganan komunikasi publik Papua di gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 30 Agustus 2019.

Ahmad Djauhar mengatakan, dengan dibukanya akses internet, masyarakat nantinya diharapkan bisa memilah informasi dari sumber kredibel.

Baca juga:   Tak Masalah Dibuat Meme, Ngabalin: Saya Menjilat untuk Selamatkan Bangsa dan Negara

“Kalau internet dibuka, biarin aja informasi berkembang. Masyarakat kan sekarang sudah lebih paham mereka mencari informasinya ke media mainstream yang reliable dan teruji,” ucapnya.

Menurut Ahmad Djauhar, jika akses internet tidak dibuka, dikhawatirkan masyarakat di Papua bakal mendapatkan informasi hoax dari mulut ke mulut.

“Dari mulut ke mulut itu lebih berbahaya. Kalau ada internet mereka mengecek yang sebenarnya seperti apa,” ujar Ahmad Djauhar.

Selain rapat koordinasi di Kedeputian V, sejumlah tokoh juga mendatangi Kedeputian IV KSP. Mantan Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy berharap dirinya dilibatkan dan dapat berdialog dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna membahas penyelesaian konflik di Papua.

Baca juga:   Fadli Zon Nilai Ada yang Salah dengan Strategi Pendekatan Jokowi ke Rakyat Papua

“Kami perwakilan Papua yg terdiri dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh Papua, tokoh pemuda, kami sampaikan beberapa aspirasi, termasuk nanti ketika bertemu dengan bapak presiden, semua kami dapat dilibatkan untuk bicara dengan bapak presiden mencari solusi terbaik untuk damainya Papua,” kata Irene Manibuy.

Tak hanya itu, Irene Manibuy juga menyinggung persoalan otonomi khusus (otsus) di Papua.

“Masalah pemekaran-pemekaran wilayah di Papua harus diprioritaskan, memperpendek rentang kendali pemerintah, baik pusat ke masyarakat maupun provinsi, kabupaten, dan lain-lain. Perlu ada kebijakan politik parpol lokal bagi orang Papua, karena sekarang kondisi yang terjadi, keterwakilan orang Papua semakin kecil dibanding masyarakat,” tukas Irene Manibuy. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar