Pengamat Khawatir Bakal Terjadi 2 Dampak Ini Jika Iuran BPJS Kesehatan Naik 100 Persen

Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Indrawati
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

harianpijar.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Menanggapi hal itu, Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai kenaikan hingga 100 persen tersebut bisa menjadi kontra produktif dan berdampak besar khususnya bagi peserta mandiri.

Adapun besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan adalah untuk peserta penerima bantuan iuran (PBI) dan non PBI kelas III sebesar Rp 42.000 per bulan per jiwa. Sedangkan kelas II sebesar Rp 110.000 per bulan per jiwa, dan kelas I sebesar Rp 160.000 per bulan per jiwa.

Baca juga:   Menko PMK: Tak Ada Kerja Sama BPJS Kesehatan dengan Asuransi Asal China

Timboel Siregar mengaku khawatir ada dua dampak buruk yang mungkin bakal terjadi jika besaran kenaikan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 160.000 per bulan atau 100 persen.

“Saya khawatir, satu akan terjadi tunggakan iuran yang semakin besar. Padahal per tanggal 31 Juni kemarin, besar tunggakan untuk peserta mandiri saja Rp 2,4 triliun, untuk iuran satu bulan,” kata Timboel Siregar kepada detik, Rabu, 28 Agustus 2019.

Baca juga:   Minta Iuran BPJS Kesehatan Tak Dinaikkan, PKS: Stop Dulu Rencana Pindah Ibu Kota

Kemudian, dampak kedua, karena tingginya kenaikan iuran untuk kelas I dan II, Timboel Siregar mengkhawatirkan adanya perpindahan kelas peserta menjadi kelas III. Menurutnya, jika itu terjadi, maka potensi yang diterima peserta kelas I pun akan hilang.

“Peserta banyak yang tidak bayar, banyak peserta yang dinonaktifkan, maka tunggakan akan semakin besar. Mungkin nanti yang tadinya Rp 2,4 triliun mungkin bisa Rp 6-7 triliun,” ujar Timboel Siregar. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar