Pemerintah Blokir Internet Papua, Fahri Hamzah: Itu Pelanggaran HAM, Tak Boleh Dibiarkan

Fahri-Hamzah-2
Fahri Hamzah. (foto: dok. Kedaipena)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik langkah pemerintah yang memblokir akses internet di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, langkah pemerintah memblokir akses internet itu merupakan pelanggaran HAM.

“Metode blokir internet dalam merampas kebebasan orang untuk berkomunikasi itu merupakan pelanggaran HAM. Itu enggak boleh dibiarkan,” ujar Fahri Hamzah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Agustus 2019.

Fahri Hamzah menilai langkah pemblokiran internet oleh pemerintah kurang tepat. Dirinya menyarankan agar pemerintah bisa menenangkan masyarakat Papua dengan cara muncul ke publik dan meminta maaf karena ujaran rasialisme masih terjadi di Indonesia.

“Pemerintah itu harus gentlemen. Jangan ada tiap kekacauan, terus blokir, ada kekacauan, blokir. Ngomong dong, hadapi rakyat, orang perlu kehadiran anda, perlu kehadiran muka anda, muka anda itu yang bikin rakyat tenang,” ungkapnya.

Baca juga:   Tak Persoalkan Lukas Enembe ke Surabaya, Mendagri: Dia Sudah Izin

Fahri Hamzah juga menilai metode main blokir internet ala pemerintah pusat saat ini sudah salah kaprah. Untuk itu, kata dia, masyarakat seharusnya berani menegur pemerintah terkait tindakan tersebut.

Fahri Hamzah pun mendesak agar pihak Kominfo kembali membuka pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat secepatnya.

“Ada metode dalam kerja pemerintah yang sudah salah. Ngeblokir-blokir, memang harusnya dari dulu kita tegur, cuma kita sering ditakutin, ‘wah ini bakal rusuh lagi’. Rusuh itu karena negara enggak hadir. Kalau negara hadir selesai. Hadapi, peluk, minta maaf kalau ada yang salah,” pungkas Fahri Hamzah.

Baca juga:   Fahri Hamzah Ibaratkan Pertemuan AHY dengan Jokowi-Gibran seperti Silat

Sebelumnya, Menkominfo Rudiantara menyatakan pihaknya memblokir akses internet di Papua berdasarkan Undang-Undang ITE. Dirinya menjelaskan bahwa dalam UU ITE Kemenkominfo memiliki kewajiban untuk membatasi penyebaran-penyebaran konten yang sifatnya negatif.

Rudiantara menegaskan langkah yang dilakukan pihaknya dalam membatasi penyebaran hoaks atau konten negatif, salah satunya dengan pemblokiran akses internet. Dirinya lalu menyamakan langkah yang diambil pemerintah saat kerusuhan 21-22 Mei lalu.

“Saya punya kewajiban karena diberi kewenangan, justru kalau saya tidak lakukan, berarti saya yang melanggar UU,” kata Rudiantara. (nuch/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar