Eddy-Soeparno
Eddy Soeparno. (foto: instagram/eddy_soeparno)

harianpijar.com, JAKARTA – Sekjen PAN Eddy Soeparno menanggapi soal wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 orang. Eddy Soeparno tak menampik bahwa partainya memang mengincar kursi pimpinan MPR. Dirinya berharap bergabungnya PAN bisa menguatkan posisi MPR.

“Kita ingin memiliki penguatan di parlemen salah satunya dengan kehadiran PAN di paket pimpinan MPR. Jadi ini sudah dibicarakan menyeluruh, lintas partai,” ujar Eddy Soeparno di kawasan Pluit, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019.

Di kesempatan yang sama, Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay mengatakan saat ini sebagian besar partai yang ada dalam legislatif merespons positif wacana penambahan kursi pimpinan MPR. Bahkan, menurutnya, pembahasan soal tambahan kursi pimpinan MPR ini telah dibahas oleh seluruh fraksi.

Baca juga:   Apresiasi Ucapan Selamat Zulkifli Hasan, Ma'ruf: Mestinya Pemimpin Begitu

Saleh Partaonan Daulay juga mengatakan respons baik itu telah disampaikan oleh sejumlah partai antara lain Partai Gerindra, PKS, PPP dan PKB. Meski demikian, dirinya mengaku tidak berani menyimpulkan bahwa mereka setuju atas penambahan kursi MPR ini.

“Ini ada arah yang positif untuk itu, tetapi kita tidak bisa menyimpulkan. Keputusan-keputusan kita serahkan dulu kepada pimpinan fraksi dan partai politik,” kata Saleh Partaonan Daulay.

Lebih lanjut Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, meski sebagian besar partai menyambut positif wacana penambahan kursi MPR ini. Namun, ada dua partai yang nampaknya menolak wacana tersebut, yakni PDIP dan Partai Golkar.

Namun, dikatakan Saleh Partaonan Daulay, sikap itu tidak bisa 100 persen dianggap sebagai penolakan. Sebab hingga saat ini belum ada pembicaraan resmi berupa rapat gabungan untuk menentukan hal itu.

Baca juga:   Begini Kata NasDem Soal Kemungkinan Gerindra Masuk Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi

“Saya kira belum menolak mungkin masih ingin mendalami membahas. Karena menolak itu di rapat gabungan,” ucapnya.

Menurut Saleh Partaonan Daulay, rapat gabungan untuk membahas soal tambahan kursi pimpinan MPR sedianya bakal digelar 28 Agustus mendatang. Namun, Badan Pengkajian MPR justru meminta tambahan waktu dengan alasan banyak yang akan dibahas, berkaitan dengan rekomendasi amandemen UUD 1945.

“Hari ini badan pengkajian sudah meminta waktu perpanjangan. Perpanjangan waktu jangan tanggal 28 kasih waktu beberapa waktu lagi untuk memperdalam materi-materi,” pungkas Saleh Partaonan Daulay. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of