Masinton-Pasaribu
Masinton Pasaribu. (foto: dok. Media Indonesia)

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengusulkan agar para anggota DPR petahana tidak menerima pin emas baru. Dirinya menilai hal itu bisa menjadi contoh di masa mendatang supaya DPR bisa menghemat anggaran negara.

“Anggaran pembuatan pin emas untuk anggota DPR RI harusnya bisa dihemat, cukup satu kali diberikan kepada anggota. Karena lebih dari separuh anggota DPR RI yang terpilih dalam Pemilu 2019 ini adalah juga petahana anggota DPR RI periode 2014-2019,” ujar Masinton Pasaribu kepada awak media, Sabtu, 24 Agustus 2019.

Masinton Pasaribu mengaku dirinya lebih memilih menggunakan pin emas lamanya saat pelantikan anggota DPR pada Oktober nanti. Masinton Pasaribu menegaskan akan menolak pin emas yang diberikan DPR.

Baca juga:   Hasto: PDIP Pastikan Negara Hadir dan Tegas Tindak Rasisme

“Saya sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 sudah menerima sepasang lencana emas berlogo Garuda dari DPR RI dan MPR RI. Maka, untuk pelantikan anggota DPR dan MPR RI untuk periode 2019-2024 nanti saya akan menggunakan pin atau lencana DPR dan MPR RI yang lama. Meski pun nanti akan ada pemberian lencana yang baru, saya tidak akan menerimanya,” ungkapnya.

Meski begitu, Masinton Pasaribu mengatakan pin emas dibutuhkan dan dipakai anggota DPR ketika melakukan tugas kedewanan. Dirinya menyebut pemakaian pin itu tertuang dalam tata tertib (tatib) DPR. Tiap anggota DPR pasti akan diberikan pin tersebut.

Baca juga:   Sekjen PDIP: Kami Paham dan Maklumi Ketidakhadiran Jokowi di Rakernas

“Pin atau lencana DPR RI diatur dalam peraturan dan tata tertib DPR RI. Dikenakan dan dipakai anggota DPR RI setiap hari kerja, kunjungan kerja, dan dalam acara kenegaraaan. Setiap anggota DPR RI yang baru pertama kali terpilih dan dilantik pada tanggal 1 Oktober 2019 nanti harus menggunakan pin atau lencana DPR RI setelah pelantikan,” kata Masinton Pasaribu.

“Anggota DPR RI yang baru terpilih disarankan untuk menerima pin atau lencana tersebut, itu adalah pemberian negara untuk pejabat negara yang telah terpilih dan resmi dilantik,” tambahnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of