harianpijar.com, JAKARTA – Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Syihab, di Milad ke-21 FPI yang digelar di Stadion Rawa Badak, Koja, Jakarta Utara, berbicara soal dirinya yang hingga saat ini belum bisa kembali ke Indonesia. Rizieq Syihab menuding pemerintah Joko Widodo (Jokowi) meminta Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal hingga pelantikan presiden pada Oktober 2019 mendatang.
“Saya meminta dengan sangat dari lubuk hati yang paling dalam, dengan tulus dan ikhlas dan penuh harapan, tolong doakan saya sekeluarga yang sudah satu tahun lebih berjuang untuk mencabut pencekalan saya di Saudi Arabia agar bisa segera pulang ke Tanah Air untuk kembali bergabung bersama rakyat dan bangsa Indonesia melawan segala bentuk kezaliman dan kecurangan,” ujar Rizieq Syihab melalui video dari Mekkah yang disiarkan langsung akun YouTube Front TV, Sabtu, 24 Agustus 2019, dalam rangka Milad ke-21 FPI.
Rizieq Syihab mengatakan sudah setahun lebih pemerintah Indonesia mengirim permintaan ke Kerajaan Arab Saudi agar dirinya dicekal dan tidak diizinkan keluar. Rizieq Syihab menduga dirinya dikondisikan agar tidak bisa kembali ke Indonesia saat Pilpres 2019 berlangsung.
“Akibat permainan intelijen busuk pemerintah Indonesia tersebut maka status saya kini menjadi overstay karena masa berlaku visa habis akibat pencekalan sejak setahun lebih yang lalu tersebut. Bahkan saat ini rezim zalim Indonesia masih berusaha meminta kepada Kerajaan Saudi Arabia agar mencekal saya hingga pelantikan presiden ilegal pada Oktober 2019 yang akan datang,” kata Rizieq Syihab.
“Ya, saya sebut presiden yang akan datang yang akan dilantik pada bulan Oktober tahun 2019 adalah presiden ilegal karena hasil dari pilpres curang dan zalim,” tambahanya.
Kemudian, Rizieq Syihab juga menuding pemerintah Indonesia mengintervensi Kerajaan Arab Saudi untuk mempersulit dirinya dan keluarga di Mekkah.
“Alhamdulillah fakta dan kenyataannya selama ini pemerintah Saudi hanya terpaksa mencekal saya untuk menjaga hubungan bilateral antara Indonesia-Saudi, sekaligus untuk memberi perlindungan keamanan kepada saya sekeluarga. Itulah sebabnya dalam surat cekal dari Kerajaan Saudi Arabia tertulis bahwa sebab pencekalan saya adalah alasan keamanan. Alasan keamanan, bukan pelanggaran peraturan atau kesalahan keimigrasian apalagi pelanggaran perdata dan pidana di Saudi,” ungkap Rizieq Syihab.
“Itu pula sebabnya selama 2,5 tahun saya sekeluarga di Kota Suci Mekkah Kerajaan Saudi tidak pernah mengganggu saya dan keluarga walaupun setahun terakhir status saya sudah dicekal dan overstay, alhamdulillah, 2,5 tahun lebih saya sekeluarga tinggal di Kota Suci Mekkah Almukarromah merasa sangat aman dan nyaman, serta amat tenang dan senang, bahkan penuh berkah sehingga hijrah kami ke Mekkah bukan suatu kesusahan atau kesulitan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Rizieq Syihab juga menuding pemerintah telah menyiapkan penangkapan atas dirinya jika nantinya bisa kembali ke Indonesia. Menurutnya, ini ada kaitannya dengan kasus penistaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau Ahok.
“Mereka hanya mau balas dendam atas lengser dan longsornya si penista agama yang didukung dan diidolakan rezim zalim saat Pilkada Jakarta di tahun 2017. Namun jangan khawatir, Allah SWT akan membalas segala makar (rekayasa) musuh Islam,” tukas Rizieq Syihab.
Seperti dilansir dari detik, saat tudingan Rizieq Syihab ini dikonfirmasi kepada pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu), pihak Kemlu menyatakan tidak tahu apa yang dimaksud oleh Rizieq Syihab tersebut.
“Saya tidak tahu apa yang dimaksud Pak Rizieq,” ujar Plt Jubir Kemlu Teuku Faizasyah saat dihubungi.
Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga telah berbicara terkait isu kendala yang dihadapi Rizieq Syihab untuk pulang ke Indonesia. Dirinya menegaskan pemerintah tidak ada menangkal Rizieq Syihab untuk pulang ke Tanah Air.
Wiranto memastikan kepulangan Rizieq Syihab terkendala karena masalah pribadi. Dirinya pun meminta Imam Besar FPI itu untuk bertanggung jawab secara pribadi.
“Polemik mengenai Habib Rizieq, ini juga banyak jadi perbincangan di masyarakat dari sumber-sumber yang bermacam-macam. Tetapi dari hasil rapat tadi, sementara ini yang bersangkutan masih menghadapi problem pribadi dengan tinggalnya di Arab Saudi yang melebihi batas waktu. Overstay. Sehingga ada tuntutan pemerintah di sana pada pribadi yang bersangkutan untuk mempertanggungjawabkan overstay-nya itu,” jelas Wiranto dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Juli 2019 lalu.
Wiranto secara tegas menampik isu tersebut. Dirinya memastikan tidak ada intervensi pemerintah terhadap masalah yang dihadapi Rizieq Syihab di Arab Saudi.
“Kalau ada berita-berita yang bersangkutan ditangkal untuk masuk ke Indonesia, tidak ada. Yang bersangkutan direkayasa untuk tidak kembali ke Indonesia, tidak ada,” kata Wiranto.
“Tapi sementara harus menyelesaikan dulu kewajibannya selama tinggal di sana yang dianggap melanggar aturan-aturan di Arab Saudi. Jadi itu untuk masalah HRS,” pungkasnya. (nuch/det)