Desain-Ibu-Kota-Baru
Desain Ibu Kota Baru RI di Kalimantan. (foto: dok. Kementerian PUPR)

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi pernyataan Sandiaga Uno yang menilai perlu ada jajak pendapat kepada masyarakat atau referendum sebelum wacana pemindahan ibu kota baru direalisasi. Menurut Moeldoko, tidak perlu sampai dilakukan referendum.

“Saya pikir kita punya Dewan yang mewakili ada anggota Dewan. Kemarin Presiden minta izin kepada anggota Dewan untuk nantinya bisa merestui karena nanti akan dilarikan ke undang-undang. Jadi tidak sejauh itulah,” kata Moeldoko di gedung Krida Bhakti, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Agustus 2019.

Baca juga:   Ngabalin Tegaskan Rekonsiliasi Penting tapi Tak Perlu Dikaitkan dengan Penegakan Hukum

Rencana pemindahan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan mendapat kritik dari berbagai pihak. Salah satunya PKS DKI Jakarta yang menyebut perekonomian di Indonesia sedang terpuruk. Lantas apa kata Moeldoko?

“Kalau melihatnya sekarang, kan kita melihatnya jauh ke depan. Melihatnya ya kalau hanya sekarang ya kita melihat memikirkan Indonesia yang memikirkan 100 tahun ke depan, bukan memikirkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kalau tidak dimulai, kapan lagi?” ujar Moeldoko.

“Karena inisiasi mengembangkan ibu kota kan sudah lama. Kalau dipikirkan terus kan tidak terealisasi. Terus kapan mau move on-nya? Ini mau di-move on-kan,” tambahnya.

Baca juga:   Akan Tenangkan Pendukung, Sandi: Jangan Marah pada Pak Prabowo dan Saya

Sebelumnya, Sandiaga Uno mempertanyakan urgensi pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Menurutnya, pemindahan ibu kota bukan urusan prioritas.

“Kalau saya melihat ini sangat strategis buat referendum, sampaikan seluruh warga Indonesia setuju nggak pindahkan ibu kota? Sehingga masyarakat menjadi bagian dari pengambilan keputusan tersebut,” kata Sandiaga Uno dalam diskusi ‘Selamatkan Indonesia dari Kebangkrutan’ di Gedung Joang 45, Jakarta Pusat, kemarin. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of