Pengamat: Parpol Harus Selektif Ajukan Nama Calon Menteri di Kabinet Jokowi

Jokowi-Ma'ruf-Amin
Jokowi-Ma'ruf Amin. (foto: detik/Rengga Sancaya)

harianpijar.com, PURWOKERTO – Partai politik (parpol) harus selektif saat mengajukan nama calon menteri untuk susunan Kabinet Kerja jilid II Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin.

“Partai harus selektif saat mengusulkan calon menteri,” kata pengamat politik dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Ahmad Sabiq di Purwokerto, Rabu, 21 Agustus 2019.

Menurut Ahmad Sabiq, calon yang nantinya menduduki kursi menteri akan menjadi wajah partai di pemerintahan.

“Kalau ternyata calon tersebut nantinya memiliki kinerja yang kurang baik atau bahkan korup, maka partainya bisa ikut terseret dan jelek citranya di mata publik,” jelasnya.

Baca juga:   Faldo Maldini Nilai Tak Tepat Jika Pertemuan Prabowo-Megawati Diartikan Bagi-Bagi Jatah

Ahmad Sabiq menegaskan partai politik harus menyodorkan nama calon menteri yang memiliki kinerja baik dan kompeten. Selain itu, pemberian ‘jatah’ menteri kepada partai pendukung merupakan hal yang wajar asalkan tetap proporsional dan profesional.

Karena itu, penyodoran nama calon menteri oleh partai pendukung juga merupakan hal yang wajar.

“Kalau itu parpol pendukung presiden wajar saja. Parpol dibuat dan ikut pemilu itu memang untuk mewujudkan cita-cita bersamanya melalui pemerintahan,” ujar Ahmad Sabiq.

Namun, Ahmad Sabiq juga menjelaskan, yang terpenting partai politik menyodorkan figur yang memang tepat untuk menduduki kursi menteri tersebut.

Baca juga:   Yandri: PAN Kaget Prabowo Mau Menjadi Menteri di Kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin

“Sepanjang figur yang ditawarkan memang kompeten di bidangnya ya wajar-wajar saja menyodorkan nama calon menteri,” ungkapnya.

Bahkan, figur menteri yang memiliki kinerja baik dan kompeten serta berintegritas tinggi, menuru Ahmad Sabiq, akan sangat membantu presiden terpilih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sebelumnya, Ahmad Sabiq juga mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk selektif memilih menteri di kabinet mendatang. Menurutnya, pemilihan menteri akan lebih optimal dengan melibatkan KPK dan PPATK.

“Dengan demikian diharapkan tidak ada calon menteri yang memiliki jejak korupsi,” pungkas Ahmad Sabiq. (elz/ant)

SUMBERAntara

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini