Gedung-MPR-DPR-DPD
Gedung MPR, DPR, dan DPD RI.

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menilai wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 orang bukan lagi terkesan bagi-bagi jabatan, tetapi praktik nyata bagi-bagi kekuasaan di kalangan parpol di DPR. Mereka berkongsi untuk mendapatkan kekuasaan.

“Politik kita memang rada-rada aneh, perang sengit hanya jelang pilpres setelah itu semua bergerombol bagi-bagi kekuasaan seakan tak pernah terjadi perang,” ujar Adi Prayitno kepada Republika, Rabu, 21 Agustus 2019.

Baca juga:   Hidupkan Kembali GBHN, Pakar: Tidak Relevan Jika Sebatas Koordinasi Pusat dan Daerah

Menurut Adi Prayitno, tidak ada urgensi usulan penambahan pimpinan MPR tersebut. Sebab, MPR hanyalah lembaga kenegarawanan. Tidak heran jika partai politik cenderung ingin bagi-bagi jatah pimpinan.

Selain itu, Adi Prayitno juga menilai usulan tersebut adalah usulan yang kompromistis untuk mengakhiri persaingan politik.

“Sederhananya itu bentuk politik rekonsiliatif berbasis power sharing,” kata Adi Prayitno yang juga Direktur Ekesekutif Parameter Politik Indonesia ini.

Baca juga:   Fadli Zon: Saya Siap kalau Dicalonkan Jadi Wakil Ketua DPR Lagi

Di sisi lain, Ketua DPP PAN Yandri Susanto membantah jika penambahan pimpinan MPR tersebut hanya untuk bagi-bagi jabatan. Dirinya menilai, jika amandemen terbatas ingin dilaksanakan, maka seluruh partai politik yang lolos parlemen perlu diajak bersama-sama ke dalam kursi pimpinan MPR.

“Karena kalau dua fraksi aja yang menyandera dalam hal amandemen, pasti enggak akan bisa,” ujar Yandri Susanto. (elz/rep)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of