fadli-zon-1
Fadli Zon.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Gerindra menyebut wacana penambahan kursi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa membuka opsi revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“(Revisi UU MD3) itu juga bagian dari opsi saya kira hal yang bisa kita bicarakan bersama. Nanti kita lihat perkembangannya,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Sementara, wacana penambahan kursi pimpinan MPR menjadi 10 pertama kali dilontarkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN). Bahkan, Wasekjen Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menganggap semua partai perlu diakomodasi daripada saling berebut pos pimpinan MPR.

“Awal periode ini kan pimpinan MPR 5 orang. Setelah beberapa saat, diubah menjadi 8 orang,” ujar Saleh Partaonan Daulay kepada awak media, Minggu, 11 Agustus 2019.

Baca juga:   Pernyataan Soal Tawaran Menteri ke Gerindra Disorot, Arsul Sani: Andi Arief Salah Memahami

“Tentu sangat baik jika pimpinan yang akan datang disempurnakan menjadi 10 orang dengan rincian 9 mewakili fraksi-fraksi dan 1 mewakili kelompok DPD. Soal siapa ketuanya, bisa dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat,” tambahnya.

Namun, demikian Fadli Zon membantah jika Partai Gerindra telah sepakat dengan wacana penambahan kursi pimpinan MPR tersebut.

“Ini kan masih dalam tahap wacana dan komunikasi politik. Tentu semuanya itu hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan bersama,” sebutnya.

Selanjutnya, menurut Fadli Zon, pihaknya belum mencapai kesepakatan atas usulan PAN itu. Karena, itu sifatnya opsional. Selain itu, penambahan kursi pimpinan MPR positif bagi program sosialisasi empat pilar.

Baca juga:   Partai Gerindra Siap Kritik Anies-Sandi Jika Tidak Penuhi Janji Kampanye

“MPR kan lebih kepada upaya kita untuk menyosialisasikan empat pilar, UUD 1945, Pancasila, dan sebagainya. Jadi kalau itu dilakukan secara bersama-sama pun tidak ada masalah,” kata Fadli Zon.

Seperti diketahui, berdasarkan bunyi pasal 15 ayat (1) UU MD3, pimpinan MPR periode 2014-2019 terdiri atas satu orang ketua dan tujuh orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

Dalam pasal 427C ayat (1) huruf a UU MD3 menyebut susunan mekanisme pemilihan pimpinan MPR masa keanggotaan MPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019 dilaksanakan dengan ketentuan bahwa pimpinan MPR terdiri atas satu orang ketua dan empat orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of