Mardani-Ali-Sera
Mardani Ali Sera.

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menilai usulan 10 pimpinan MPR terkesan seperti bagi-bagi jabatan. Menurutnya, penambahan jumlah pimpinan itu tidak menjamin kinerja MPR bakal lebih efektif.

“Dalam rangka politik akomodatif boleh, tetapi jatuhnya menurut saya agak cenderung kayak bagi-bagi jabatan. Dan apakah efektif? Nggak juga. Tergantung leadership-nya,” ujar Mardani Ali Sera di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 19 Agustus 2019.

Mardani Ali Sera menilai yang diperlukan saat ini adalah penguatan demokrasi menjadi substantif dan berkualitas, bukan soal penambahan jumlah pimpinan MPR. Terkait wacana revisi UU MD3 untuk penambahan jumlah pimpinan MPR, dirinya menyebut itu tidak sejalan dengan niat membangun birokrasi yang ‘ramping’.

“Kan reformasi birokrasi itu miskin struktur kaya fungsi. Kalau perlu 3-5 (pimpinan), tapi fungsinya banyak. Jangan dibanyakin, fungsinya nggak ada. Oke, DPR-MPR memang lembaga politik, tapi dalam hal organisasi tetap saja kita bisa memberati keuangan negara, bisa membuat orang jabatan besar tapi fungsinya kurang,” terangnya.

Baca juga:   Begini Kata NasDem Soal Kemungkinan Gerindra Masuk Paket Pimpinan MPR Koalisi Jokowi

Namun di sisi lain, Mardani Ali Sera mendukung jika paket pimpinan MPR diisi oleh gabungan partai dari Koalisi Indonesia Kerja dan eks pengusung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019 karena dinilai lebih dinamis. Menurutnya, demokrasi di Indonesia harus tumbuh secara sehat.

“Ya bisa seperti itu, malah menurut saya jadi lebih dinamis. Walaupun konsolidasi pendukung Pak Jokowi yang kuat, peluang menangnya besar. Kalau saya lagi-lagi pada posisi gini, seneng kok kalau PKS dapat kursi, seneng. Tapi demokrasi itu harus tumbuh secara normal dan sehat,” kata Mardani Ali Sera.

“Yang menang ya monggo, running the country. Yang kalah, ya udah kita jadi penyeimbang, bahasa saya oposisi. Itu nanti akan sehat, dan ada kontestasi,” imbuhnya.

Baca juga:   Ketua MPR: Terkait Pembakaran Markas GMBI, Diminta Semua Pihak Dapat Menahan Diri

Sebagaimana diketahui, usulan 10 pimpinan MPR ini awalnya dilontarkan Wakil Sekjen PAN Saleh Partaonan Daulay. Terkait hal itu, PPP menilai usulan penambahan jumlah ataupun mempertahankan jumlah pimpinan MPR seperti periode saat ini perlu melalui revisi UU MD3.

“Ya kita harus revisi (UU MD3), kalau 10 harus melalui… wong mengembalikan, tetap mempertahankan 8 (pimpinan) aja harus revisi. Sebab di revisi yang terakhir itu dikatakan pimpinan MPR untuk 2019-2024 itu kan lima, kembali menjadi lima,” ujar Sekjen PPP Arsul Sani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu, 18 Agustus 2019.

“Artinya kalau yang sekarang mau dipertahankan (8 pimpinan), ya harus direvisi lagi. Revisi khusus pasal itu saja,” tambahnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of