Hidupkan Kembali GBHN, Pakar: Tidak Relevan Jika Sebatas Koordinasi Pusat dan Daerah

Refly-Harun
Refly Harun.

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti mereka yang ingin menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Refly Harun, jika alasan sebatas koordinasi pembangunan antara pusat dan daerah, maka itu tidak relevan dan mendesak dilakukan. Karena itu, dirinya mengibaratkan hal itu seperti menggaruk di tempat yang tidak gatal.

“Menghidupkan kembali GBHN dengan alasan koordinasi pembangunan pusat dan daerah sering kesulitan seperti menggaruk di tempat yang tidak gatal,” kata Refly Harun dalam akun Twitter-nya, Minggu, 18 Agustus 2019.

Baca juga:   Puan Maharani: Gibran Maju Pilwalkot Solo Sesuai Mekanisme PDIP

Sementara, menurut Pengamat politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, upaya menghidupkan kembali GBHN hanya akan menguntungkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Karena, wacana itu merupakan bagian dari strategi PDIP untuk mengontrol siapa pun presiden terpilih mendatang.

“Saya kira tujuan pragmatis dari pikiran menghidupkan kembali GBHN itu tak lepas murni kepentingan PDIP dalam konteks melanggengkan kekuasaan,” ujar Ray Rangkuti saat dikonfirmasi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Jumat, 16 Agustus 2019.

Baca juga:   PDIP: Untuk Cabut Banding Hak Ahok Secara Pribadi

Seperti diketahui, PDIP menjadi partai yang paling bersemangat dalam melakukan amendemen terbatas UUD Negara Republik Indonesia. Pasalnya, PDIP ingin menghidupkan kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Bahkan, usulan ini menjadi salah satu keputusan sidang paripurna VI dalam Kongres V PDIP di Bali. (elz/rmo)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar