Yusril-Ihza-Mahendra
Yusril Ihza Mahendra. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengaku setuju dengan wacana menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian, presiden akan kembali mempertanggungjawabkan hasil kerjanya ke MPR.

“Saya berpendapat GBHN itu adalah sesuatu yang diperlukan bagi bangsa dan negara ini agar arah pembangunan dan perjalanan bangsa selama lima tahun ke depan betul-betul merupakan kesepakatan seluruh warga bangsa yang diputuskan oleh MPR,” ujar Yusril Ihza Mahendra kepada awak media, Sabtu, 17 Agustus 2019.

GBHN adalah panduan arah pembangunan yang harus dijalankan presiden. GBHN ditetapkan oleh MPR, bukan pihak eksekutif pemerintahan. Tetapi jika GBHN dihidupkan, MPR harus kembali seperti dulu lagi, bukan MPR seperti yang sekarang ada.

“Namun MPR yang dimaksud tentulah bukan MPR seperti sekarang sebagaimana dihasilkan oleh amendemen UUD 1945. MPR-nya haruslah merupakan ‘penjelmaan seluruh rakyat Indonesia’ yang terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan daerah-daerah dan golongan-golongan,” jelasnya.

Baca juga:   Tambah Pimpinan MPR, Pengamat: Wacana yang Dinilai Tidak Masuk Akal

Yusril Ihza Mahendra berpandangan MPR versi lawas itu justru lebih sesuai dengan tujuan negara (staatsidea) Bangsa Indonesia yang didasarkan kepada hukum adat dan ajaran Islam.

Konsekuensi dihidupkannya kembali GBHN adalah MPR perlu kembali menjadi versi terdahulu, yaitu lembaga tertinggi sebagai tempat presiden mempertanggungjawabkan hasil kerjanya.

“Kalau sudah demikian keadaannya, maka kembali harus bertanggungjawab kepada MPR, bukan seperti sekarang, presiden tidak jelas bertanggungjawab kepada siapa,” kata Yusril Ihza Mahendra.

MPR sebagai lembaga tertinggi negara sudah tidak ada sejak presiden dipilih langsung oleh rakyat, yaitu sejak 2004. Pada saat itu, presiden hanya bertanggung jawab kepada rakyat dan tak lagi menjadi mandataris MPR.

Baca juga:   Soal Angket KPK, ICW: Analisa Yusril Ihza Mahendra Bias

“Kalau dikatakan bertanggungjawab langsung kepada rakyat yang memilihnya secara langsung, maka bagaimana mekanisme pertanggungjawabannya? Bagi saya itu tidak jelas mekanismenya,” ungkap Yusril Ihza Mahendra.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, bila GBHN dihidupkan lagi maka MPR perlu menjadi lembaga tertinggi negara.

“Konsekuensinya memang demikian. Saya berpendapat, penempatan posisi MPR seperti itu lebih mencerminkan ide bernegara bangsa Indonesia yang dilatar belakangi adat dan Islam,” ujar Yusril Ihza Mahendra.

“Saya justru berpendapat apa yang dihasilkan amendemen sejauh mengenai perubahan posisi MPR justru adalah sebuah kemunduran. Cara berpikir para anggota BPUPKI jauh lebih canggih dibanding para anggota MPR yang mengamandemen UUD ’45 itu,” tambahnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of