Tolak Setia pada NKRI, Dua Napi Kasus Terorisme Tak Dapat Remisi di HUT RI

Irwan-Prayitno
Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyerahkan remisi kepada narapidana. (foto: dok. Humas Pemprov Sumbar via Kompas)

harianpijar.com, PADANG – Dua narapidana kasus terorisme di Sumatera Barat tidak mendapatkan pengurangan hukuman atau remisi dari pemerintah pada HUT RI ke-74. Hal itu dikarenakan keduanya menolak menandatangani ikrar setia kepada NKRI.

Padahal kedua napi itu, masing-masing Ramadhan Ulhaq yang mendekam di Lapas Klas II A Padang dan Agus Setyawan di Lapas II B Pariaman, sudah waktunya diusulkan untuk mendapatkan remisi.

“Dua narapidana kasus terorisme ini tidak diusulkan sebagai penerima remisi. Dia belum menyatakan kesetiaan kepada NKRI. Padahal sebenarnya sudah waktunya diusulkan dapat remisi,” ujar Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Sunar Agus, Sabtu, 17 Agustus 2019.

Baca juga:   Saat Lakukan Penggeledahan Dirumah Terduga Teroris, Polisi Temukan Seragam FPI dan Foto Rizieq Shihab

Sunar Agus menjelaskan, syarat utama untuk diusulkan mendapatkan remisi adalah menyatakan ikrar setia kepada NKRI. Namun, lantaran kedua napi ini menolak, meraka pun akhirnya tidak diusulkan.

Ramadhan Ulhaq, dikatakan Sunar Agus, dijatuhi hukuman lima tahun dua bulan penjara sejak 18 April 2016. Sedangkan Agus Setyawan dengan masa tahanan empat tahun sudah mendekam sejak 11 Januari 2018.

Sunar Agus mengatakan, pada HUT RI ke-74 ini pihaknya mengusulkan sebanyak 2.956 narapidana penerima remisi. Sebanyak 25 diantaranya dinyatakan bebas langsung.

Baca juga:   Panglima TNI: Ancaman Narkoba Tidak Kalah Berbahaya Dari Terorisme

Sebanyak 2.956 warga binaan itu, lanjutnya, di antaranya berasal dari Lapas Klas II A Padang sebanyak 637 orang, Lapas Bukittinggi 396 orang, Lapas Solok 262 orang, dan Pariaman 240 orang.

Kendati begitu, menurut Sunar Agus, tidak menutup kemungkinan akan ada penambahan jumlah penerima. Usulan remisi sendiri ke pusat terakhir 16 Agustus 2019.

“Hingga kini, kami masih menunggu keputusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI untuk usulan yang terakhir,” kata Sunar Agus. (nuch/kom)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini