Mahfud-MD
Mahfud MD. (foto: detik/Grandyos Zafna)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Suluh Kebangsaan yang juga pakar hukum tata negara, Mahfud MD menyatakan tidak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah. Pasalnya, kata dia, Indonesia tanpa dikatakan atau ditambahkan istilah syariah, sudah melaksanakan sesuai ‘syariah’.

Mahfud MD mengaku dirinya pernah berdialog dengan Presiden ke-3 RI BJ Habibie, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Soesilo Bambang Yudhoyono, Wapres RI Jusuf Kalla terkait negara.

Menurutnya, para tokoh beranggapan Indonesia negara berketuhanan Yang Maha Esa, bukan negara agama tertentu.

“Kita sering dialog pikirannya sama negara ini nyaman, aman harus dipelihara bersama-sama sebagai negara kebangsaan, negara kebangsaan yang berketuhanan, bukan beragama tertentu, tapi berketuhanan Yang Maha Esa sehingga seluruhnya harus rukun dan damai,” ujar Mahfud MD di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 16 Agustus 2019.

Mahfud MD mengatakan ada contoh bagaimana negara yang disebut Islam itu dioperasikan. Menurutnya, negaranya tetap islami, namanya bukan negara Islam, tapi penyelenggaraannya Islami.

Baca juga:   Di Twitter, Mahfud MD Ngaku Pernah Dapat SMS Akan Diberi Obat Ini

Islami yang dimaksud adalah mengandung nilai-nilai kebaikan, toleran, tidak sewenang-wenang, tidak korupsi sehingga tidak suka melanggar hukum, tidak merusak lingkungan. Karena itu, Mahfud MD tak sepakat dengan istilah NKRI bersyariah, karena tanpa istilah tersebut Indonesia sudah bersyariah.

“Sehingga saya katakan kalau ada ide Indonesia bersyariah, itu berlebihan, karena di Indonesia ini tanpa dikatakan pun sudah bersyariah. Bersyariah dalam arti mengikuti ajaran Islam yang tulus toleran, bersahabat, melindungi HAM, menegakkan hukum, memilih pemimpin yang adil, itu lah bersyariah namanya. tidak usah disebut bersyariah,” terangnya.

Mahfud MD lalu mengibaratkan penyebutan istilah Indonesia bersyariah dengan pedagang ikan yang memasang plang di pasar ikan. Dirinya menuturkan para pembeli sudah tahu pedagang tersebut akan menjual ikan, tanpa harus menuliskan label ‘menjual ikan’.

Baca juga:   Mahfud MD: Dirinya Siap Adu Argumen Dengan Pansus Hak Angket KPK

“Karena kalau Anda menyebut Indonesia bersyariah itu sama dengan memasang plang kami menjual ikan padahal sudah di dalam pasar ikan. Pasti yang dijual ikan, sudah ditulis bahwa Anda penjual ikan, ini pasar ikan, itu berlebihan. Bagi orang tertentu itu menimbulkan emosi yang salah. Padahal dari sudut konsep itu berlebihan,” kata Mahfud MD.

“Sudah tidak perlu itu dikatakan Indonesia bersyariah, karena itu (Indonesia) dasarnya dan semangatnya sudah syariah,” tambahnya.

Sebelumnya, salah satu dari delapan rekomendasi Ijtimak Ulama IV adalah mewujudkan NKRI syariah sesuai Pancasila. Itu ada di poin rekomendasi nomor 3.6.

“Mewujudkan NKRI syariah yang berdasarkan Pancasila sebagaimana termaktub dalam pembukaan dan batang tubuh UU 1945 dengan prinsip ayat suci, di atas ayat konstitusi, agar diimplementasikan dalam kehidupan beragama berbangsa dan bernegara,” demikian bunyi poin 3.6 tersebut. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of