harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menolak rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Sebab, kata dia, Jakarta memiliki banyak sejarah panjang yang tidak bisa ditinggalkan.
“Jakarta itu dibuat Bung Karno (Presiden RI pertama Soekarno) dan didesain sebagai ibu kota. Jadi sebetulnya sulit meninggalkan Jakarta sebagai ibu kota. Terlalu bersejarah legacy dari Bung Karno dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan dari kota ini,” ujar Fahri Hamzah di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.
Menurut Fahri Hamzah, selain punya nilai histori yang panjang, Jakarta juga merepresentasikan Indonesia sebagai negara maritim. Dirinya mengatakan representasi tersebut bakal hilang jika ibu kota negara berlokasi di Kalimantan.
“Jakarta ini Sunda Kelapa dan sebagainya itu sebetulnya melambangkan tradisi maritim,” kata Fahri Hamzah.
“Kalau dipindahkan ke pulau besar nanti tradisi maritimnya hilang. Jadi banyak hal dari Jakarta yang harus diceritakan dulu dan harus diomongin kepada masyarakat. Sebab Jakarta ini terlalu bersejarah untuk ditinggalkan,” tambahnya.
Kemudian, Fahri Hamzah lalu menyinggung soal wacana pemindahan ibu kota yang sempat digaungkan Presiden ke-2 RI Soeharto. Saat itu Soeharto mewacanakan pemindahan ibu kota ke Jonggol, Jawa Barat.
Fahri Hamzah pun manyarankan bila ibu kota tetap mau dipindahkan, maka Teluk Jakarta bisa jadi solusi. Dirinya menilai lokasi tersebut ideal.
“Kalau saya tetap ibu kota tetap jakarta. Dulu Pak Harto mengupayakan ke Jonggol nggak bisa, ya sudah dipindahkan ke Teluk Jakarta sebagai simbol dari kebangkitan pesisir. Jadi jangan taro di tengah dalam artian pulau. Karena mentalitas kita ini kan mau kita bangun mentalitas pesisir,” jelasnya.
Fahri Hamzah lantas mengkritik kajian yang telah dilakukan pemerintah terhadap rencana pemindahan ibu kota. Menurutnya, kajian pemerintah terlalu dangkal.
“Saya sudah baca risetnya. Saya sudah baca itu risetnya Bappenas dangkal betul,” tukas Fahri Hamzah.
Sebelumnya, soal rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan itu sempat disinggung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang tahunan DPD-DPR hari ini.
Jokowi meminta izin kepada para anggota Dewan untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Rencana pemindahan ibu kota negara ini sudah beberapa kali dibahas.
“Dengan memohon ridho Allah SWT, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak-Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan,” ujar Jokowi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. (nuch/det)