Sebut Gugatan Kivlan Zen Soal Pam Swakarsa Tidak Benar, Wiranto: Nanti Ada Bantahan Resmi

Wiranto
Wiranto. (foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)

harianpijar.com, JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto menepis gugatan yang diajukan Kivlan Zen terkait pembentukan Pam Swakarsa pada 1998. Dirinya menyebut akan menjelaskannya secara resmi.

“Nanti ya, nanti ada bantahan resmi menyeluruh tak (saya) jelaskan. Tapi semuanya itu tidak benar,” kata Wiranto di gedung Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019.

Sebelumnya, Kivlan Zen mengajukan gugatan terkait pembentukan Pam Swakarsa ke PN Jakarta Selatan pada Senin, 5 Agustus 2019. Kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan sidang perdana gugatan tersebut rencananya akan digelar pada Kamis, 15 Agustus 2019.

“Sidangnya tanggal 15 (Agustus) nomor 354,” ujar Tonin Tachta saat dimintai konfirmasi, Senin, 12 Agustus 2019.

Baca juga:   Menko Polhukam: Radikalisme Tidak Identik dengan Kelompok Agama Tertentu

Berdasarkan isi gugatan yang disampaikan Tonin Tachta, perkara berawal saat Kivlan Zen berhenti dari jabatan Kepala Staf Kostrad pada 28 Juni 1998. Kivlan Zen kemudian menjadi perwira tinggi tanpa jabatan di Mabes TNI. Sedangkan, Wiranto saat itu menjabat Panglima ABRI.

Wiranto kemudian memerintahkan Kivlan Zen untuk membentuk PAM Swakarsa dalam rangka pengamanan Sidang Istimewa MPR pada 10-13 November 1998. Di awal pembentukannya, Kivlan Zen diberikan uang Rp 400 juta oleh Wiranto melalui Setiawan Djodi. Namun dana itu dinilai tak memenuhi kebutuhan akomodasi anggota Pam Swakarsa.

Kivlan Zen mengaku harus meminjam dari sana-sini untuk menutupi kebutuhan akomodasi tersebut. Akibat dari hal itu, Kivlan Zen merasa dirugikan secara materiel dan imateriel.

Baca juga:   Pemerintah Diminta Berdialog dengan Kelompok ULMWP-KNPB, Wiranto: Sulit karena Ini Masalah Internal

“Bahwa seandainya tergugat tidak menyuruh penggugat untuk membuat pengamanan dalam bentuk Pam Swakarsa, maka rumah, mobil, dan barang berharga tidak pernah dijual, demikian juga nama baik dari tempat-tempat yang terjadi utang serta tidak perlu meminta dana bantuan dari berbagi pihak dan demikian juga tidak akan terjadi kematian anggota Pam Swakarsa di Cawang dan di Kasablanka yang tidak pernah mendapat santunan quod non. Bahwa kerugian materiil dan imateriil penggugat total Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dapat diuraikan sebagaimana berikut ini,” ungkapnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar