Periode Kedua Pemerintahan Jokowi, LAN Sarankan Desain Kabinet Agile

LAN
Tri Widodo Wahyu Utomo (tengah), Toto Suryaningtyas (kanan). (foto: detik/Lisye)

harianpijar.com, JAKARTA – Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyarankan desain kabinet gesit atau agile pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). LAN menyebut ada enam poin yang harus diperhatikan untuk membentuk kabinet yang lincah dan gesit.

“Kabinet agile itu konteksnya itu kita ke depan punya tantangan yang sangat luar biasa. Ketidakpastian global, perkembangan global begitu cepat, kemudian pertumbuhan ekonomi yang lima tahun ini cenderung stagnan, melambat, bukan hanya di Indonesia tetapi kecenderungan global di dunia,” kata Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo di gedung LAN, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2019.

Menurut Tri Widodo, kabinet agile adalah kabinet yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada enam poin untuk mencapai kabinet agile tersebut.

“Kabinet agile adalah kabinet presidensial yang bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan zaman dengan kriteria utama enam hal, ideologi, strategi, struktur, proses, teknologi dan SDM,” jelasnya.

Tri Widodo mengatakan setiap jajaran kementerian harus memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila harus dijadikan landasan dalam mengambil kebijakan.

“Ideologi, seluruh kementerian itu harus memberikan landasan ideologi untuk memperkuat ideologi Pancasila. Pancasila itu adalah ideologi yang harus dimanifestasikan, diaktualisasikan di dalam urusan kementerian,” ujar Tri Widodo.

Selanjutnya poin kedua, kabinet harus memiliki strategi pembangunan nasional. Tri Widodo menjelaskan kementerian disarankan untuk mengkolaborasikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Baca juga:   Senang Ikut Berkontribusi, PSI Enggan Minta Jatah Menteri ke Jokowi

“Kedua adalah strategi, strategi ini dipermudah adanya RPJM lima tahun ke depan, dan dipermudah dengan adanya dokumen RPJP 20 tahun dari 2005 sampai 2025. Dengan dua dokumen itu, kabinet kita sudah harus paham mau dibawa ke mana pemerintahan kita. Tinggal yang harus dipikirkan adalah strategi terbaik dari menteri ini,” terangnya.

Kabinet juga dinilai harus memiliki struktur dan pemetaan kelembagaan agar tidak tumpang tindih. Serta, perumpunan penanganan urusan pemerintah juga dinilai penting untuk menyusun kabinet.

“Kemudian struktur, kita menginginkan ada satu kebijakan yang kelembagaan kabinet itu yang memiliki cross cutting yang relatif jelas. Perumpunan menjadi analisis yang penting dalam menyusun desain kabinet ini,” kata Tri Widodo.

Menurut Tri Widodo, proses pembentukan kabinet harus secara transparan dan akuntabel. Tak hanya itu, proses dalam kementerian harus bersinergi dalam mencapai visi dan misi pemerintah.

“Kemudian proses, proses ini tentu kita melihat manajemen pemerintahan dimulai dari visi presiden yang nanti dituangkan dalam RPJM Nasional dari visi yang ada RPJP itu ditunjukkan dalam visi kementerian,” sebutnya.

Untuk meraih kabinet yang gesit, dikatakan Tri Widodo, harus didukung dengan penguatan teknologi. Setiap kementerian diharapkan dapat menerapkan teknologi di segala aspek kementerian.

“Teknologi menurut kami juga penting untuk direspons oleh kementerian. Ke depan kita berharap kementerian itu mampu menjadikan teknologi sebagai peluang untuk melakukan digitalisasi di dalam fungsi kementerian,” imbuhnya.

Baca juga:   Politisi PDIP: RUU KUHP Sudah Ditolak, Demo Mahasiswa Sebaiknya Berhenti

Tri Widodo mengungkapkan untuk mencapai kabinet agile juga ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di kementerian. SDM dan lembaga saling ketergantungan.

“Terakhir dari sisi SDM, faktanya adalah sehebat apapun kelembagaan kalau SDM-nya juga tidak agile itu juga tidak optimal. Maka kelembagaan yang agile harus dibarengi dengan SDM yang agile,” ujar Tri Widodo.

Sementara itu, peneliti Litbang Kompas Toto Suryaningtyas menilai masyarakat lebih memilih kalangan profesional di kabinet Jokowi. Meski demikian, kata dia, keputusan tetap berada di tangan Presiden.

“Poling tanggal 5 (Agustus) kemarin, kalau dari publik harapannya memang kabinet itu baiknya memang profesional. Jadi memang lawan profesional adalah kabinet politis karena yang menjadi alternatif adalah apakah kabinet profesional atau politis,” tutur Toto Suryaningtyas.

Toto Suryaningtyas mengatakan komposisi kabinet akan ditentukan di akhir batas waktu. Namun, ada tiga kategori yang menjadi pertimbangan presiden, seperti ideologi, kompetensi dan unsur politik.

“Kabinet profesional atau politis itu sebenarnya step yang agak di akhir. Saya setuju dengan Pak Tri dan pasti pertama-tama kabinet itu soal ideologinya harus pancasila kemudian secara kapasitas mempunyai kemampuan dan kompetensi baru soal politisnya. Mau dipilih yang mana ini, yang mewakili profesionalitas atau politis,” pungkasnya. (nuch/det)

TINGGALKAN KOMENTAR

Masukkan komentar Anda!
Masukkan nama Anda disini