PPP: Tak Bisa Ideologi Pancasila Diganti Khilafah

Arsul-Sani
Arsul Sani.

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merespons hasil Ijtimak Ulama IV yang salah satunya menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan khilafah.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, siapapun tak boleh mengubah ideologi Pancasila dengan paham agama karena pemahaman keagamaannya.

“Tidak boleh ada orang Islam di negara ini yang karena pemahaman keagamaannya lalu ingin mengubah ideologi atau dasar negara kita atau bentuk negara kita. Dari negara kesatuan menjadi misal negara dengan sistem khilafah,” kata Arsul Sani saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 6 Agustus 2019.

Lebii lanjut, ditegaskan Arsul Sani, bagi mayoritas umat Islam di Indonesia yang ikut berorganisasi, misalnya yang tergabung dalam NU, Muhammadiyah atau ormas Islam lainnya telah ‘selesai’ dengan negara.

Baca juga:   Achmad Baidowi: Ada Beberapa DPC yang Usul Sandiaga Uno Jadi Ketua Umum PPP

Bahkan, umat Islam Indonesia, setuju dengan empat pilar negara yang ada saat ini, yakni Pancasila sebagai dasar negara, NKRI sebagai bentuk negara, UUD 1945 sebagai konstitusi negara, dan Bhineka Tunggal Ika.

“Tidak boleh diutak-atik,” tegas Arsul Sani.

Namun demikian, Arsul Sani tak menghalangi jika memang soal khilafah ini hanya untuk dijadikan bahan kajian atau diskusi. Tetapi, yang jelas jangan sampai khilafah digunakan sebagai bentuk gerakan untuk mengganti konsesus negara.

“Itu jadi pelanggaran hukum pidana yang ada ancaman hukumannya di KUHP,” sebutnya.

Baca juga:   Mukatamar PPP, Baidowi: Ada 5 Nama yang Digadang-gadang Jadi Caketum PPP

Sementara, soal negara bersyariah, Arsul Sani menilai hal itu tak masalah selama diperjuangkan melalui proses legislasi.

“Kalau bersyariah dimaknai umat islam punya keinginan untuk memperjuangkan berlakunya syariat Islam melalui proses legislasi ya boleh-boleh saja,” ujar Arsul Sani.

Sementara, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, daripada menantang pemerintah debat terbuka mengenai ideologi, lebih baik Front Pembela Islam (FPI) menerangkan maksud dari NKRI Bersyariah dan khilafah.

“Menjelaskan kepada publik, kepada pemerintah, apa itu NKRI Bersyariah, apa itu khilafah, jelaskan. Masalahnya bukan dengan Presiden Jokowi,” kata Ali Mochtar Ngabalin, Selasa, 6 Agustus 2019. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar