harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan kurang setuju jika pemilihan Ketua MPR harus melewati proses voting. Menurut PDIP, posisi itu harus dilalui dengan jalan mufakat bersama partai politik dan dari DPD.
“Mengenai orang-orangnya atau tokoh-tokoh yang duduk, tentu merupakan hasil musyawarah dan mufakat partai koalisi pendukung Jokowi. MPR adalah lembaga permusyawaratan, maka sangat ideal kalau pilihan pimpinan MPR itu dengan cara musyawarah mufakat, bukan voting,” ujar Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Ahmad Basarah mengatakan ketua umum partai politik akan membahas siapa-siapa saja yang pantas duduk sebagai ketua dan wakil ketua di MPR itu.
“Saya yakin partai Koalisi Indonesia Kerja akan punya kesepakatan kolektif, bersama, untuk menyepakati siapa saja parpol yang akan mendudukkan kader-kadernya sebagai pimpinan MPR,” ungkapnya.
Lebih lanjut Ahmad Basarah menambahkan, di samping koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin, tentunya dari koalisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga diajak bersama membahas hal ini.
“Jadi simbol pimpinan MPR itu adalah simbol persatuan antara parpol politik yang terbagi dua blok pada pemilu kemarin,” kata Ahmad Basarah. (elz/jpn)