PKB: Kalau Ada Menteri Tak Profesional, Jangan Dipilih

Abdul-Kadir-Karding
Abdul Kadir Karding. (foto: IDN Times/Indiana Malia)

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding meluruskan anggapan soal menteri dari kalangan profesional dan nonprofesional atau dari partai politik. Dirinya menegaskan semua menteri harus profesional, hanya saja jalurnya yang berbeda.

“Seluruh menteri wajib profesional, sumbernya adalah partai atau nonpartai. Jadi kalau ada menteri tidak profesional, jangan dipilih, karena dia akan memegang departemen, memimpin banyak orang. Kalau dia tidak profesional, tidak punya ukuran-ukuran kerja, tidak fokus, tidak bisa bekerja, tidak ada kepemimpinannya, wah bahaya,” ujar Abdul Kadir Karding di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis, 1 Agustus 2019.

Baca juga:   Tanpa Diminta, PDIP Yakin Pasti Dapat Kursi Menteri dari Jokowi

Abdul Kadir Karding mengatakan penyusunan kabinet dan pemilihan menteri adalah sepenuhnya hak prerogatif presiden. Dirinya lalu menyinggung soal kriteria menteri yang diinginkan untuk mengisi kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Menteri yang diinginkan adalah menteri yang memiliki kemampuan di dalam mengeksekusi kegiatan-kegiatan yang ada lebih cepat, bekerja lebih keras. Karena Pak Jokowi tipologi pekerja ya, jadi tentu menterinya juga harus lebih lebih gila lagi daripada presidennya. Nggak boleh presidennya kerja keras menterinya santai-santai,” jelasnya.

Soal adanya anggapan agar pos menteri-menteri ekonomi tidak diisi kandidat dari partai politik, Abdul Kadir Karding menilainya masuk akal, meski tak sepenuhnya membenarkan. Menurutnya, yang dibutuhkan dari seorang menteri adalah soal integritas.

Baca juga:   Diminta Menteri dan Gubernur Tidak Hadiri Acara DPD Dipimpin Oesman Sapta Odang

“Itu juga masuk akal, walaupun juga tidak sepenuhnya tepat. Karena kan sebenarnya yang dibutuhkan jadi menteri itu soal integritas saja, kenegarawanan saja. Jadi itu kan yang dicurigai kalau menteri-menteri ekonomi bisa abuse of power-nya, keuntungannya dibawa ke partai,” kata Abdul Kadir Karding.

“Tapi kalau integritasnya bagus dan banyak orang tokoh-tokoh partai yang selama ini bisa. Cuma kalau mau untuk hati-hati terserah, itu kembalikan ke Pak Jokowi,” tambahnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar