Demokrat: Jika Benar Ada ‘Deal’ Ketua MPR untuk Golkar Harusnya Tak Gaduh di Ruang Publik

Jansen-Sitindaon
Jansen Sitindaon. (foto: medcom/Siti Yona Hukmana)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Demokrat enggan berbicara banyak soal kesepakatan yang disebut ada di antara partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) agar Ketua MPR diserahkan ke Partai Golkar. Namun, menurut Partai Demokrat, bila benar sudah ada deal, harusnya tidak timbul kegaduhan.

“Jikapun misalnya benar ada apakah mereka mau berkomitmen menepatinya dengan mengangkat Ketua MPR dari Golkar. Jika hal itu sudah tuntas dibicarakan di internal mereka, harusnya kan tidak mungkin gaduh seperti saat ini di ruang publik ya,” ujar Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon saat dihubungi, Kamis, 1 Agustus 2019.

Menurut Jansen Sitindaon, sikap partainya masih mengalir soal apakah akan tetap mengincar kursi pimpinan MPR atau tidak. Dirinya menyebut komunikasi di antara partai politik saat ini masih dinamis.

Baca juga:   Dukung Jokowi Soal Menteri Muda, Wasekjen Golkar: Butuh Karakter yang Berani Take a Risk

“Kami Demokrat mengalir aja ya. Kita lihatlah nanti perkembangannya. Sepanjang yang aku tahu, komunikasi yang sifatnya resmi belum ada ya. Semua masih berjalan dinamis,” sebutnya.

Jansen Sitindaon mengatakan, jika melihat dinamika saat ini, pemilihan Ketua MPR kemungkinan akan menjadi sistem dua paket. Dirinya menilai akan sulit tercapai musyawarah mufakat seperti pada tahun 2009 lalu.

“Kalau melihat dinamikanya saat ini bisa saja pemilihan Ketua MPR nanti akan ada dua paket ya, karena hal itu juga dibenarkan UU MD3. Rasanya tidak mungkin bisa terjadi musyawarah mufakat seperti halnya yang dilakukan Demokrat di tahun 2009 untuk kepentingan PDIP, ketika mengangkat Pak Taufiq Kiemas jadi Ketua MPR,” kata Jansen Sitindaon.

Di satu sisi, Jansen Sitindaon menuturkan semua kemungkinan masih bisa terjadi. Dirinya lalu menyinggung soal fraksi DPD yang menurutnya saat ini belum pernah menjadi bahasan dalam perebutan kursi pimpinan MPR.

Baca juga:   Ini Kata Demokrat Soal Berkas Kubu Moeldoko Belum Lengkap di Kemenkumham

“Karena untuk mengisi pimpinan MPR ini faktor DPD sebagai salah satu fraksi di MPR kan juga harus dihitung. Pelibatan unsur DPD ini kan yang sampai sekarang belum pernah jadi bahasan ketika membicarakan pengisian MPR ini, karena masih melibatkan partai partai terus. Padahal ‘fraksi DPD’ suaranya malah yang paling besar di MPR,” pungkas Jansen Sitindaon.

Sebelumnya, Wakil Sekjen Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno atau Dave Laksono mengatakan koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin telah membuat kesepakatan menyerahkan kursi ketua MPR kepada Partai Golkar.

“Dari awal kan dealnya gitu. Ya sepatutnya Golkarlah,” ujar Dave Laksono saat dikonfirmasi, hari ini. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar