harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin mengkhawatirkan sikap Partai NasDem yang kembali mengincar posisi Jaksa Agung dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024. Karena, jika posisi tersebut diisi dari kalangan partai politik, maka Kejaksaaan Agung sebagai lembaga penegakan hukum bisa beralihfungsi sebagai alat politik.
“Jabatan Jaksa Agung itu sangat strategis. Kenapa? Karena Kejaksaan bukan hanya sebagai lembaga untuk pemberantasan korupsi, tapi juga dalam sudut yang lain juga bisa digunakan sebagai alat politik,” kata Ujang Komarudin, di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2019.
Menurut Ujang Komarudin, nantinya publik akan melihat Jaksa yang diduduki kalangan parpol menjadi bias. Selain itu, jabatan tersebut, seolah-olah ada untuk memfasilitasi kepentingan politik, sepertihalnya melindungi seseorang dari jeratan hukum.
“Ini yang kita khawatirkan. Jadi nanti bisa menjadi bias, satu sisi ingin memberantas korupsi, satu sisi juga melindungi korupsi,” ujar Ujang Komarudin.
“Misalkan jika ada kepala daerah terkena kasus, lalu kejaksaannya dari partai, bisa saja mereka meminta perlindungan ke partai itu. Nah ini yang sebenarnya tidak kami inginkan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Ujang Komarudin menyadari bahwa kepentingan politik balas budi bukan menjadi rahasia lagi. Bahkan, hal serupa juga bisa terjadi di lingkungan kejaksaan yang notabenennya sebagai lembaga hukum. Padahal, posisi lembaga hukum harusnya netral dan tidak terafiliasi dengan kepentingan politik manapun.
“Ketika Jaksa Agung dipegang kader parpol, maka konflik kepentingannya sangat jelas dan kadang juga ketika dipegang oleh kader bisa digunakan kepentingan politik. Bisa untuk Pilkada, Pemilu, Pilres. Itu bukan sebuah rahasia umum lagi,” ungkapnya.
Karena itu, Ujang Komarudin mengimbau kepada semua pihak untuk turut mengawasi pemilihan pejabat dalam kabinet Jokowi yang saat ini akan berdampingan dengan Wapres terpilih, KH Ma’ruf Amin.
“Jangan sampai institusi penegak hukum digunakan sebagai alat politik untuk menggebuk kebutuhan politik, mengkriminalkan lawan politik, mengancam lawan politik untuk kepentingan pemilu,” kata Ujang Komarudin.
Sementara, Ujang Komarudin juga mengatakan bahwa posisi Jaksa Agung sejatinya harus berasal dari kalangan profesional. Jika tetap harus dari kalangan parpol, sebaiknya dengan niatan tidak ada kepentingan khusus.
“Maka sejatinya cari yang proofesional. Tapi persoalannya kan ini soal jasa dan balas budi. Menurut saya, jangan sampai ada konflik interest di dalamnya karena kita tidak mau ranah hukum dijadikan kemenangan politik atau kelompok, tidak boleh begitu,” tandas Ujang Komarudin. (elz/rmo)