Guntur-Romli
Guntur Romli. (foto: dok. tirto)

harianpijar.com, JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menganggap permainan isu SARA saat Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi salah satu penyebab turunnya indeks kebebasan berkeyakinan di Jakarta.

Menurut Jubir PSI Guntur Romli, saat Pilkada DKI Jakarta 2017 berlangsung, ada permainan politik SARA yang dilakukan demi memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Dirinya menyebut saat itu organisasi massa berbasis Islam, Front Pembela Islam (FPI) juga turut andil dalam pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan memainkan politik radikal.

“Besar sekali pengaruhnya. Indeks (kebebasan berkeyakinan) itu turun karena kemenangan Anies yang bermain politik SARA dan berkoalisi dengan politik radikal seperti FPI,” ujar Guntur Romli saat dihubungi Suara, Selasa, 30 Juli 2019.

Baca juga:   Polisi Tunda Pemeriksaan Dua Saksi Kasus Dugaan Makar

Dampak tersebut dapat dirasakan Guntur Romli mengenai masyarakat khususnya yang berdomisili di Jakarta. Dirinya menuturkan banyak timbulnya ujaran kebencian dan juga penggiringan opini publik yang terjadi.

“Yang paling berdampak pada opini publik, karena hoaks dan ujaran kebencian dari kelompok radikal itu yang dominan di ruang publik,” sebutnya.

Oleh karena itu, Guntur Romli pun setuju bila perizinan FPI tidak diperpanjang oleh Kemendagri. Selain menurunkan indeks kebebasan berkeyakinan, dirinya juga menyebut kalau FPI bertentangan dengan ideologi Pancasila.

“Saya sepakat izin FPI tidak diperpanjang karena tujuan FPI mendirikan khilafah ini bertentangan dengan NKRI dan UU Ormas,” kata Guntur Romli.

Baca juga:   Sekjen NasDem Tegaskan Ketumnya Tak Bicara Dukungan ke Anies Baswedan di 2024

Sebagaimana diketahui, DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi yang indeks demokrasi Indonesianya paling tinggi. Namun indeks kebebasan berkeyakinannya turun.

Menurut Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS RI Hermawanti Marhaeni, 20 provinsi mengalami penurunan skor kebebasan berkeyakinan seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur.

“Banyak sih ini sebenarnya kebebasan berkeyakinan erat kaitannya dengan pemilu,” ujar Hermawanti Marhaeni di kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin, 29 Juli 2019. (nuch/sua)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of