JK: Jika Penuhi 10 Syarat yang Diminta, Pemerintah Akan Perpanjang Izin FPI

Jusuf-Kalla
Jusuf Kalla (JK). (foto: detik/Noval Dhwinuari)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan Front Pembela Islam (FPI) harus memenuhi syarat untuk taat pada Pancasila. Karena, jika tidak, maka pemerintah berhak tidak memperpanjang izin organisasi masyarakat (Ormas) pimpinan Rizieq Shihab itu.

Menurut JK, pemerintah tidak bisa mendiskriminasi dalam memberikan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) ormas. Termasuk juga FPI.

Diketahui, SKT FPI sebagai ormas telah habis pada 20 Juni lalu. Saat ingin diperpanjang, Kemendagri mengembalikan berkas karena ada persyaratan yang belum terpenuhi.

“FPI atau ormas apa saja di Indonesia ini kan negara demokrasi. Kita tak bisa diskriminasi,” kata JK di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Lebih lanjut, ditegaskan JK, jika ormas pimpinan Rizieq Shihab itu memang memenuhi 10 syarat perpanjangan izin, pemerintah berwenang memperpanjang izin ormas Islam tersebut. 10 syarat tersebut diantaranya adalah tentang kelengkapan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hingga susunan kepengurusan dan beberapa syarat administratif lainnya.

Baca juga:   Polri Tidak Akan Meluluskan Seluruh Permintaan FPI

“Kalau FPI memenuhi 10 syarat ya boleh, tidak memenuhi ya tidak boleh. Kembali ke aturannya. Kita tidak bisa diskriminasi dan tak boleh berandai-andai,” tegasnya.

JK menjelaskan FPI juga harus memenuhi syarat untuk taat pada Pancasila. Jika tidak, maka pemerintah berhak tidak memperpanjang izin FPI.

“Selama dia secara formal mengatakan taat kepada Pancasila, organisasi dakwah, itu silakan, tapi kalau menolak Pancasila pasti tidak bisa. Itu contohnya,” ujar JK.

Seperti diketahui, surat keterangan terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas habis sejak 20 Juni lalu. Kemudian, FPI mengajukan perpanjangan SKT kepada Kemendagri.

Namun, Kemendagri mengembalikan berkas perpanjangan SKT yang diajukan FPI. Sedikitnya 10 syarat belum dipenuhi FPI, sehingga SKT belum bisa diperpanjang.

Baca juga:   Soal Video Pria Ancam Bunuh Habib Rizieq, FPI: Silakan yang Berkuasa Urus Itu

Sementara, Presiden Jokowi belum lama ini menyatakan pemerintah membuka kemungkinan tidak memperpanjang SKT bagi FPI. Karena, hal itu bisa saja dilakukan jika FPI tidak tunduk pada Pancasila.

Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI jika ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan, menurut Juru Bicara DPP FPI Slamet Ma’arif, dirinya sangat menyesalkan pernyataan tersebut. Bahkan, menurutnya Jokowi tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Dirinya menyebut pemerintahan Jokowi zalim.

“Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Slamet Ma’arif seperti dilansir CNN Indonesia, Senin 29 Juli 2019 lalu. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar