Syafruddin
MenPAN-RB Syafruddin dan Mendagri Tjahjo Kumolo. (foto: detik/Jefrie)

harianpijar.com, JAKARTA – MenPAN-RB Syafruddin mengatakan para ASN atau kerap disebut PNS di lingkungan pemerintah pusat akan dipindahkan seluruhnya jika Ibu Kota Negara Republik Indonesia jadi dipindahkan. Hal itu menjadi bagian dari konsekuensi pemindahan Ibu Kota negara.

Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan bahwa lokasi ibu kota baru sudah disetujui, yaitu di Kalimantan.

“Sudah direncanakan ya, kalau memang ibu kota pindah, ya ASN-nya pindah,” ujar Syafruddin kepada awak media di Menara Bidakara, Pancoran, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.

Menurut Syafruddin, jumlah ASN yang berdinas di pemerintah pusat saat ini mencapai sekitar satu juta orang. Dirinya menyebut pemerintah akan mengakomodasi seluruh ASN tersebut untuk pindah ke Ibu Kota negara yang baru.

Baca juga:   Soal Pemindahan Ibu Kota, Fadli Zon: Harusnya Presiden Dengarkan Rakyat

“Iya, iya sudah, sudah kita (rencanakan untuk pindah juga), di Kementerian lembaga di pusat ini jumlah ASN yang berada di tingkat pusat itu 1 juta orang,” kata Syafruddin.

Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro menuturkan pemerintah akan segera menyelesaikan kajian realisasi rencana pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta. Terkait lokasi, sudah disetujui.

“Hal yang pasti di luar Pulau Jawa, kemungkinan besar di Pulau Kalimantan. Tapi spesifiknya di mana, itu yang akan difinalkan,” ujar Bambang Brodjonegoro.

Baca juga:   Edhy Prabowo: Gerindra Ingin Biaya Pemindahan Ibu Kota 100 Persen dari Uang Negara

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah meninjau empat daerah di Kalimantan Tengah sebagai calon Ibu Kota negara yang baru. Adapun 4 daerah tersebut adalah Palangka Raya yang juga Ibu Kota Kalimantan Tengah, Gunung Mas, Katingan, dan Pulang Pisau.

Jika jadi dilakukan, pemindahan Ibu Kota negara dari Jakarta diprediksi membutuhkan biaya yang ekstra besar. Setidaknya membutuhkan sekitar Rp 466 triliun.

Anggaran tersebut bisa bersumber dari APBN dan perusahaan BUMN serta pihak swasta. Hal itu bertujuan untuk menekan anggaran. (nuch/cnn)

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar