Tanggapi Soal SKT, Slamet Ma’arif: Jokowi Tidak Dapat Informasi yang Lengkap tentang FPI

Slamet-Ma'arif
Slamet Ma'arif. (foto: detik/Nur Azizah Rizki Astuti)

harianpijar.com, JAKARTA – Juru Bicara DPP Front Pembela Islam (FPI) Slamet Ma’arif menyebut Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) tidak mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang FPI. Karena itu, dirinya juga menuding pemerintahan Jokowi zalim.

“Kalau masih ada yang menggaungkan izin ormas, maka kategori keterbelakangan intelektual dan kuasa gelap yang zalim itu. Baca putusan Mahkamah Konstitusi (MK),” kata Slamet Ma’arif seperti dilansir CNN Indonesia, Senin, 29 Juli 2019.

Menurut Slamet Ma’arif, kebebasan berserikat dan berkumpul dijamin secara jelas dalam konstitusi. Karena itu, sebaiknya Jokowi membaca dan melihat kembali putusan MK terkait pendaftaran ormas, yang menyebut pendaftaran bersifat sukarela.

“Secara aturan hukum dalam UU Ormas, enggak ada nomenklatur izin, putusan MK Nomor 82 Tahun 2013 juga, menyatakan pendaftaran adalah bersifat sukarela, tidak ada istilah izin ormas atau ormas terlarang,” ujar Slamet Ma’arif.

“Sudah sering diginikan, bedanya yang satu ini keliatannya info yang diterima enggak,” tambahnya.

Baca juga:   PDIP: Manuver NasDem dengan Mendukung Anies Baswedan Tentu Mengecewakan

Namun, saat wawancaranya dengan Associated Press (AP) pada Jumat, 26 Juli 2019, Presiden Jokowi mengatakan, pemerintah membuka kemungkinan tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan FPI jika tidak tunduk pada Pancasila.

Menurut Jokowi, pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI, jika ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI-red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi.

Selanjutnya, dalam wawancara Jokowi jug menegaskan, pemerintah senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara. Namun, sebaliknya tidak akan berkompromi jika sebuah organisasi membahayakan ideologi negara.

Bahkan, Jokowi menyebut keinginannya membawa Indonesia agar dikenal sebagai negara yang moderat. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

Baca juga:   Hasto PDIP: Penerbitan Perppu Sebelum UU KPK Dijalankan Kurang Tepat

“Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sementara, menurut Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, dirinya enggan berkomentar banyak tentang pernyataan Jokowi tersebut. Selai itu, Munarman juga menyindir langkah Presiden Jokowi yang meminjam uang dari negara komunis. Namun, Munarman tidak menyebut secara gamblang siapa negara komunis yang dimaksud.

“Yang mengancam ideologi negara itu adalah ngutang kepada negara komunis jor-joran,” kata Munarman melalui pesan singkat, Senin 29 Juli 2019.

Bahkan, Munarman juga menyindir pemerintah yang membuka pintu bagi tenaga kerja asing secara besar-besaran. Selanjutnya, Munarman juga menyinggung sikap pemerintah lainnya yang cenderung memudahkan pihak asing bekerja di Indonesia.

“Buat aturan membolehkan jabatan di berbagai sektor pemerintahan dipegang oleh kaum komunis dan asing lainnya,” ujar Munarman. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar