Jokowi: Pemerintah Tak Perpanjang Izin FPI Jika Mengancam Ideologi Negara

jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi).

harianpijar.com, JAKARTA – Pemerintah membuka kemungkinan tidak memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) bagi organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI jika tidak tunduk pada Pancasila.

Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemerintah mungkin saja tidak memperpanjang SKT FPI, jika ormas pimpinan Rizieq Shihab tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologis menunjukkan bahwa mereka (FPI-red) tidak sejalan dengan bangsa,” kata Jokowi dalam wawancaranya dengan Associated Press (AP) seperti dilansir AP, Minggu, 28 Juli 2019.

Selanjutnya, ditegaskan Jokowi, pemerintah senantiasa terbuka untuk bekerja sama dengan kelompok-kelompok Islam selama pandangan mereka tidak melanggar ideologi negara. Namun, sebaliknya tidak akan berkompromi jika sebuah organisasi membahayakan ideologi negara.

Bahkan, Jokowi menyebut keinginannya membawa Indonesia agar dikenal sebagai negara yang moderat. Hal itu menjadi salah satu agenda dalam kepemimpinan periode keduanya lima tahun mendatang.

Baca juga:   Yenny Wahid Nilai Oposisi Penting untuk Demokrasi, tapi Jangan Menghambat

“Dalam lima tahun ke depan, saya tidak memiliki beban politik sehingga dalam membuat keputusan, terutama keputusan penting bagi negara, menurut saya itu akan lebih mudah,” ujar Jokowi.

Sementara, masa berlaku SKT FPI telah habis pada 20 Juni lalu. Kemudian, FPI mengajukan permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Namun, Kemendagri mengembalikan berkas permohonan FPI pada 11 Juli. Hal itu dilakukan karena FPI belum memenuhi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam Permendagri Nomor 57 Tahun 2017.

Menurut Kemendagri, pihaknya belum tentu memperpanjang SKT meski FPI telah memenuhi persyaratan administrasi.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri Soedarmo mengatakan, pihaknya mempertimbangkan berbagai masukan untuk memutuskan perpanjangan izin ormas FPI. Selain itu, Kemendagri juga telah mengembalikan berkas administrasi FPI, karena masih ada persyaratan yang belum dilengkapi.

Baca juga:   Program Infrastruktur Jokowi, Arief Poyuono: Sebabkan Utang BUMN Menumpuk

Sedangkan, menurut Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto, pemerintah belum memperpanjang SKT FPI karena masih melakukan evaluasi.

“Kenapa kita belum memberikan? Karena kita masih mendalami, dilakukan suatu evaluasi dari aktivitasnya selama dia (FPI-red) ada,” kata Wiranto usai rapat gabungan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat, 19 Juli 2019 lalu.

Ditegaskan Wiranto, evaluasi yang dilakukan pemerintah di antaranya menyusun rekam jejak FPI selama berorganisasi. Karena, dengan cara itu pemerintah bisa menilai apakah FPI layak mendapat perpanjangan izin atau tidak.

Selanjutnya, menurut Sekretaris Umum DPP FPI Munarman, kegiatan dan program kerja organisasinya tidak akan terhambat meski Kemendagri belum memperpanjang SKT sebagai ormas. Karena iitu, FPI akan tetap menjalankan kegiatan seperti biasanya. (elz/cnn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar