Perpanjangan SKT Ormas Belum Selesai, FPI Duga karena Ada Masalah Politik

Sugito-Atmo-Prawiro
Sugito Atmo Prawiro. (foto: medcom/Siti Yona Hukmana)

harianpijar.com, JAKARTA – Kuasa hukum Front Pembela Islam (FPI), Sugito Atmo Prawiro beranggapan izin perpanjangan yang belum selesai tak terkait dengan masalah persyaratan yang belum terpenuhi.

Dirinya menduga ada masalah politik sehingga membuat perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai Ormas belum bisa mereka dapati.

“Menurut saya ini bukan yuridis tapi lebih ke politis. Kita mendiamkan saja. Tapi kita tetap mengurus, melengkapi yang ada,” ujar Sugito Atmo Prawiro saat dihubungi, Minggu, 28 Juli 2019.

Lebih lanjut Sugito Atmo Prawiro lalu membandingkan pengurusan izin FPI di periode sebelumnya yang tak bermasalah. Dirinya menilai perpanjangan izin SKT FPI menjadi polemik lantaran masalah politik.

“Karena setahu saya, yang lama tak ada masalah. Itu kan tinggal perbaikan dari tahun-tahun sebenarnya. Jadi yang terbaru kan hanya rekomendasi Kemenag. Kok jadi Anggaran Dasar? Menurut saya, anggaran dasar yang lama masih berlaku. Atau memang ada administrasi yang membuat kita harus lengkap. Kita harap tak jadi polemik. Karena pengurus FPI kan terbiasa mengurus hal itu,” kata Sugito Atmo Prawiro.

Baca juga:   Soal Tudingan Pencekalan, PDIP: Jangan Kita Disibukkan dengan Ilusi Habib Rizieq

“Jadi polemik kan karena ada masalah politik saja. Yang lain memang ada yang heboh? Nggak ada yang pernah heboh,” tambahnya.

Sugito Atmo Prawiro lantas menyinggung pernyataan Menko Polhukam Wiranto yang menyebut bahwa pemerintah tengah mengkaji rekam jejak aktivitas FPI. Dirinya menegaskan FPI tetap mengikuti peraturan di Indonesia.

Terkait kemungkinan FPI tak diberi perpanjangan izin, Sugito Atmo Prawiro memastikan organisasinya akan terus berjalan.

“Makanya saya biarkan saja (polemiknya). Kalau nanti akhirnya tidak diperpanjang ya itu urusan dia (Kemendagri). Yang jelas kita berkomitmen terhadap Pancasila, NKRI. Jadi ini alasannya bukan karena itu (yuridis), tapi karena politis saja,” ujar Sugito Atmo Prawiro.

“Jadi tergantung dari kemauan pemerintah saja. Jadi kalau misalnya pemerintah perpanjang, kalau tidak perpanjang ya tidak perpanjang. Tapi secara prinsip FPI akan mengikuti apa yang jadi ketentuan di negara Indonesia. Kalau misalnya tidak diperpanjang walaupun kita memenuhi syarat diperpanjang, itu urusan Kemendagri. Kita tetap jalan sebagai organisasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam wawancara dengan Associated Press (AP), Jokowi mengatakan ‘sepenuhnya mungkin’ melarang FPI dalam lima tahun terakhir dirinya menjabat.

Baca juga:   Warga Bali Desak Proses Penegakan Hukum Kasus Jubir FPI Munarman

Jokowi menegaskan pelarangan FPI ini mungkin saja dilakukan jika ormas tersebut tidak sejalan dengan ideologi bangsa dan mengancam keamanan NKRI.

“Jika pemerintah meninjau dari sudut pandang keamanan dan ideologi menunjukkan bahwa mereka (FPI-red) tidak sejalan dengan bangsa,” ujar Jokowi seperti dilansir AP.

Sementara itu, terkait perpanjangan izin Surat Keterangan Terdaftar (SKT) FPI sebagai ormas ini, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo menuturkan tak ada batas waktu bagi ormas untuk mengajukan izin agar terdaftar resmi di pemerintah.

“Ya nggak apa-apa. Ini kan tergantung mereka. Kan kalau mengajukan ini tak ada batasnya, sampai ada batas tertentu sebelum masanya habis. Kita tunggu aja,” ucap Soedarmo di gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin, 10 Juni 2019.

Soedarmo menjelaskan, jika ormas tidak memiliki SKT, ormas tersebut tak akan mendapat pelayanan dari pemerintah. Misalnya kerja sama dengan pemerintah, di antaranya untuk pembinaan dan hibah. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar