Rian-Ernest
Rian Ernest. (foto: instagram/rianernest)

harianpijar.com, JAKARTA – Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest soal rumor partai politik tingkat nasional menjadikan APBD DKI Jakarta sebagai ‘lahan’ mencari duit.

Fraksi Partai Gerindra DKI Jakarta lantas menyinggung Rian Ernest yang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya.

“Ernest kan sudah dilaporkan oleh Fraksi Demokrat mengenai indikasi adanya permainan dalam pemilihan wakil gubernur, kan sudah dilaporkan ke Polda,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra Abdul Ghoni saat dihubungi, Selasa, 23 Juli 2019.

Diketahui, Rian Ernest dilaporkan Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 18 Juli 2019 lalu. Rian Ernest diduga telah melakukan pencemaran nama baik karena menyebut ada politik uang di pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Abdul Ghoni mengatakan pihak kepolisian bisa menyelidiki tuduhan-tuduhan yang dilontarkan Rian Ernest. Menurutnya, politisi PSI itu harus ditanya bukti kenapa berbicara soal rumor tersebut.

Baca juga:   Sebut Bantuan ke Rohingya Pencitraan, PDIP: Statement Prabowo Tidak Mendasar

“Aparat hukum juga bisa panggil beliau. Kalau ngoceh seperti itu, buktinya mana” tegasnya.

Lebih lanjut, Abdul Ghoni pun mengingatkan Rian Ernest untuk tidak menyebar berita bohong soal politik uang. Tindakan itu, kata dia, bisa membuat keruh suasana di DKI Jakarta.

“Kalau memang ngomong hoax, kan bisa bawa suasana tak harmonis di DKI,” ujar Abdul Ghoni.

Sebelumnya, Rian Ernest mengatakan ada rumor tentang APBD DKI Jakarta menjadi lahan cari duit dari parpol di tingkat nasional. Hal itu dirinya sampaikan saat menjadi pembicara dalam diskusi ‘Upaya Mempertahankan Independensi KPK’ di gedung penunjang KPK, Jakarta Selatan, hari ini.

“Kita ada 8 orang DPRD DKI, inipun kita pepet terus, kita kawal terus. Karena emang rumor-rumornya, rumor-rumornya, partai politik nasional ini nyari duitnya dari APBD DKI. Ini dugaan, aduh entar gua dilaporin lagi,” kata Rian Ernest.

Baca juga:   Polda Metro Jaya Proses Kasus Dugaan Penggelapan Sandiaga Uno

Alasannya, menurut Rian Ernest, APBN lebih sulit karena diawasi secara ketat. Namun, APBD DKI Jakarta dengan jumlah sekitar Rp 70 triliun tidak seketat pengawasan APBN.

“Di DKI itu dengan anggaran Rp 70 triliun tiap tahun, media juga nggak segitunya nyorot, potensi nyolongnya gede banget dan kita tahulah DPRD DKI seperti apa gitu. Jadi saya sebenarnya berharap teman-teman KPK, yuk sebenarnya nggak usah jauh-jauh OTT ke daerah, bagus sih untuk pemerataan pemberantasan korupsi. Nggak usah jauh-jauh, ke Kebon Sirih aja cari. Kulik-kulik dapat kok, ini kata salah seorang penyidik, tapi bukan di sini, ini penyidik dari Trunojoyo bilang ‘Yaelah DKI tinggal merem comot juga dapat’ ini dulu tapi, beberapa tahun lalu, sekarang saya yakin lebih baik lah,” pungkasnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of