Soal Syarat 55:45 Amien Rais, PDIP: Itu Pesan agar PAN Tak Gabung di Pemerintahan

Eriko-Sotarduga
Eriko Sotarduga. (foto: dok. gesuri)

harianpijar.com, JAKARTA – Wakil Sekjen PDIP Eriko Sotarduga menduga ada tanda lain yang ditunjukkan dari pernyataan politikus senior PAN Amien Rais soal porsi 55:45 sebagai syarat rekonsiliasi antara Joko Widodo (Jokowi) dengan Prabowo Subianto. Menurutnya, syarat itu merupakan pesan agar PAN tidak bergabung dalam koalisi pemerintah.

“Kalau saya di sini boleh secara terbuka menyatakan, ini sebenarnya ini ada tanda yang lain. Mungkin beliau memang tidak ingin untuk bergabung dengan pemerintahan. Kan boleh saja beliau di, katakanlah oposisi ya, walaupun di sistem kita tidak ada oposisi,” ujar Eriko Sotarduga di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juli 2019.

“Mungkin ini pesan juga pada internalnya beliau, artinya PAN sendiri supaya tidak usah bergabung bersama-sama di dalam pemerintahan,” tambahnya.

Eriko Sotarduga berpandangan porsi 55:45 sebagai syarat koalisi sangat tidak wajar dan kecil kemungkinan terjadi. Menurutnya, komposisi 55:45 hampir sama saja untuk kubu pendukung atau yang berseberangan dengan pemerintahan.

Baca juga:   PDIP: Untuk Cabut Banding Hak Ahok Secara Pribadi

“Karena kalau dari sudut ini kita berandai-andai, dari sudut kewajaran kan sementara yang berjuang untuk menang katakan dapat 55, sementara yang menjadi lawan dapet 45. Kalau dari sisi kewajaran kan boleh dikatakan, saya tidak mau mendahului ya apa yang nanti diputuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo maupun oleh koalisi-koalisi kami. Tapi kemungkinan-kemungkinan seperti itu kan boleh dikatakan, walaupun bukan tidak mungkin tapi sangat kecil kemungkinan seperti itu,” terangnya.

Menanggapi pernyataan Amien Rais, Eriko Sotarduga menyatakan semua partai tak harus bergabung koalisi untuk mendukung pemerintah. Dirinya menyebut mendukung pemerintah bisa juga dilakukan di luar pemerintahan.

“Mendukung itu kan tidak harus ada di dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan kan juga boleh, menjadi katakan apa sebutnya, oposisi yang dinamis, yang konstruktif,” kata Eriko Sotarduga.

Baca juga:   Pengamat: Dikhawatirkan Keinginan NasDem Duduki Kembali Posisi Jaksa Agung

“Meminjam yang disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo, menjadi oposisi atau di luar pemerintahan, ataupun menjadi bagian pemerintahan, sama mulianya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Amien Rais berbicara soal syarat rekonsiliasi. Selain harus menyamakan pandangan program Indonesia ke depan, Amien Rais juga menyinggung soal pembagian porsi 55:45.

“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platform-nya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55:45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” ujar Amien Rais dalam sambutan acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri’ di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Juli 2019. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar