NasDem: KIK Jokowi-Ma’ruf Satu Suara Soal Paket Pimpinan MPR

Willy-Aditya
Willy Aditya.

harianpijar.com, JAKARTA – Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya mengatakan, Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin masih satu suara untuk mengajukan paket pimpinan MPR. Dirinya menyebut komposisi pimpinan MPR tidak berhubungan dengan pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto, karena kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda.

“Koalisi Indonesia Kerja solid satu suara untuk mengajukan paket pimpinan MPR. Langkah ini mengingat strategisnya fungsi MPR dalam menjalankan empat pilar, mengingat agenda lima tahun kedepan akan melakukan restorasi ideologi,” kata Willy Aditya, Minggu, 21 Juli 2019.

Saat ditanyakan apakah Partai Gerindra sudah berkomunikasi terkait pengajuan nama untuk paket pimpinan MPR, menurut Willy Aditya belum ada komunikasi tersebut dan sampai kini komunikasi yang terjalin baru sebatas koalisi.

Baca juga:   Karding: Tak Menarik kalau Menteri Harus Rental Mobil

“Paketnya semua anggota koalisi, belum ada tambahan untuk posisi yang di luar (koalisi),” ungkapnya.

Karena itu, dikatakan Willy Aditya, jika memang Partai Gerindra berminat untuk pimpinan MPR sebaiknya membuat paket pimpinan MPR sendiri. Dirinya menilai dengan adanya opsi lain dari paket pimpinan MPR tentu akan melahirkan demokrasi yang sehat dan bukan dari transaksi dagang sapi untuk bagi-bagi posisi.

Sebelumnya, Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate juga mempersilahkan partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu untuk mengajukan pimpinan MPR. Namun, harus sesuai dengan ketentuan dan harus dengan sistem paket.

“Ya silakan saja itu kan sistem paket. Boleh-boleh saja, UU MD3 kan itu pemilihan ketua MPR RI atas dasar paket, dimana mengharuskan unsur DPD harus ada di dalamnya,” ujar Johnny G Plate.

Baca juga:   Ferdinand Yakin Demokrat Akan Senang Hati Dukung Gibran atau Kaesang di Pilkada Solo 2020

Johnny G Plate juga memperkirakan nantinya memang akan ada dua paket pimpinan MPR yang akan memperebutkan kursi pimpinan MPR.

Berdasarkan Pasal 427 C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), pimpinan MPR dipilih dalam sistem paket. Fraksi-fraksi partai politik di Senayan berkompromi menentukan siapa yang akan diusung menjadi calon ketua dan empat pimpinan.

Karena, sisem paket ini terdiri dari empat perwakilan DPR, satu DPD. Setelah itu, seluruh anggota MPR menggelar sidang untuk menentukan paket mana yang dipilih sebagai pimpinan. (elz/med)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar