Tanggapi Usul Hendropriyono Soal Masa Jabatan Presiden, Pakar: Harus Didiskusikan Serius

Margarito-Kamis
Margarito Kamis.

harianpijar.com, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menanggapi tentang usul mantan Kepala BIN AM Hendropriyono soal pembatasan masa jabatan presiden satu periode saja dengan lama menjabat 8 tahun. Salah satu cara untuk melakukan ide itu adalah dengan mengamendemen UUD 1945.

Menurut Margarito Kamis, jika aturan tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden dalam UUD 1945 diamendemen maka akan ada implikasi fundamental terhadap proses demokrasi di Indonesia. Untuk itu, ide soal amendemen terkait masa jabatan presiden harus dikaji dan didiskusikan secara luas.

Margarito Kamis menuturkan ide Hendropriyono bukanlah hal baru. Sebab, sudah ada negara yang menerapkannya seperti Filipina yang masa jabatan presidennya selama 7 tahun untuk satu periode saja.

Baca juga:   Jokowi Tegaskan Tak Ada Niat Jadi Presiden 3 Periode

“Gagasan ini oke-oke saja sebagai pemecahan atas masalah-masalah yang mengiringi kontestasi pemilihan presiden,” kata Margarito Kamis kepada JPNN, Minggu, 21 Juli 2019.

Bisa jadi, lanjut Margarito Kamis, gagasan itu adalah salah satu cara mengefisienkan proses demokrasi, sekaligus agar pemerintahan hasil pemilu fokus mewujudkan amanat pembukaan UUD, yaitu menyejahterakan rakyat. Poin penting lainnya, kata dia, gagasan itu akan terealisasi jika UUD 1945 diubah lagi, terutama Pasal 7.

Klausul dalam pasal tersebut menyatakan bahwa presiden dan wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Baca juga:   Pakar Hukum: Saya Berharap Betul MK Tidak Buat Dagelan

Margarito Kamis mengatakan amendemen masa jabatan presiden akan menciptakan kondisi dan lingkungan hukum baru. Karena, tatanan masa jabatan secara konstitusi berubah.

“Yang saya maksudkan dengan perubahan yang fundamental itu adalah Presiden Jokowi dengan tatanan masa jabatan yang baru tercipta, berdasarkan pasal 7 baru (jika UUD diamendemen lagi-red) dapat secara hukum mencalonkan diri lagi menjadi presiden. Ini yang harus didiskusikan secara dalam, serius dan sadar. Saya rasa ini gagasan bagus untuk didiskusikan secara terbuka,” ujar Margarito Kamis. (nuch/jpn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar