Soal Bagi Porsi 55-45, PAN: Solusi dari Pak Amien Itu Sangat Logis dan Bijak

Dradjad-Wibowo
Dradjad Wibowo.

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus senior PAN Amien Rais berbicara mengenai kesepakatan program Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. Terkait hal itu, anggota Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo menyebut pernyataan Amien Rais tersebut merupakan terobosan yang logis dan bijak.

“Solusi yang disampaikan oleh Pak Amien itu adalah terobosan yang sangat logis dan bijak,” kata Dradjad Wibowo saat dikonfirmasi, Sabtu, 20 Juli 2019.

Dradjad Wibowo mengaku memiliki alasan atas pernyataannya itu. Pertama, pernyataan Amien Rais mengakomodasi keinginan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dan timnya untuk melakukan rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto dan para pendukungnya.

“Saya menyebut ‘keinginan pak Jokowi dan timnya’ berdasarkan siapa tokoh yang berinisiatif mewujudkan pertemuan MRT (pertemuan Jokowi-Prabowo) beberapa hari lalu,” sebutnya.

Selanjutnya, alasan kedua, Dradjad Wibowo mengatakan pernyataan Amien Rais itu mengakomodasi aspirasi dan perjuangan para pendukung Prabowo Subianto, termasuk kelompok 212. Dirinya lantas menyinggung Amien Rais yang merupakan salah satu penasihat Alumni 212.

“Platform perjuangan jamaah 212 sudah dimasukkan ke dalam visi-misi Prabowo-Sandi. Karena itu sangat logis jika Pak Amien meminta platform perjuangan Prabowo dan pendukungnya dimasukkan oleh Pak Jokowi sebagai bagian dari platform nasional,” ujar Dradjad Wibowo.

“Artinya, akan terjadi ‘Rekonsiliasi Platform’ antara ‘Platform Jokowi’ dan ‘Platform Prabowo’. Bagaimana rinciannya? Tentu perlu tim ahli dari kedua pihak untuk merumuskannya,” imbuhnya.

Baca juga:   Pengamat Nilai Jokowi Bukan Manjakan Kaum Milenial, Tapi Beri Kesempatan

Selain itu, Dradjad Wibowo juga menjelaskan maksud pembagian porsi 55-45 yang disampaikan Amien Rais sebagai syarat rekonsiliasi. Dirinya menilai pembagian porsi 55-45 merupakan ijtihad yang berdasarkan perhitungan suara versi KPU dan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan lupa, meski menghormati keputusan lembaga negara, banyak pendukung Prabowo-Sandi yang meyakini itu bukan cerminan kebenaran dan keadilan. Tapi karena yang resmi adalah angka tersebut, ya harus dirujuk,” jelasnya.

Dengan pembagian porsi 55-45 tersebut, lanjut Dradjad Wibowo, akan terjadi rekonsiliasi dukungan yang disesuaikan dengan prosentase suara resmi menurut hitungan KPU dan keputusan MK.

“Artinya, nanti 55+45= 100% itu bersama-sama membantu Pak Jokowi dan Pak Ma’ruf sebagai Presiden dan Wapres,” kata Dradjad Wibowo.

Namun, Dradjad Wibowo mengatakan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dikenal yang namanya rekonsiliasi dukungan sebagaimana yang disebutkan. Karena itu, dirinya mengaku sepakat dengan Amien Rais yang meyakini rekonsiliasi dengan pembagian porsi 55-45 tersebut tidak akan terwujud.

“Tapi beliau katakan ‘Kalau mungkin, Alhamdulillah’. Karena jika terwujud, kita akan benar-benar mempunyai kepemimpinan nasional yang platform dan dukungannya mencerminkan 100% rakyat Indonesia. Jika tidak disetujui, ya tidak masalah. Solusi dari Pak Amien itu kan merespons keinginan Pak Jokowi dan tim beliau,” tukas Dradjad Wibowo.

Baca juga:   Soal Dewan Pengawas KPK, Peneliti LIPI Sarankan Jokowi Pilih Sosok Profesional

Sebelumnya, PDIP menanggapi pernyataan politikus senior PAN Amien Rais soal kesepakatan program Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. PDIP menilai syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais tersebut bersifat transaksional.

“Jadi ada dua jenis rekonsiliasi. Rekonsiliasi pertama, rekonsiliasi yang dangkal dan transaksional. Jadi dalam rekonsiliasi tipe pertama ini rekonsiliasi hanya semacam forum untuk bagi-bagi jabatan, forum untuk bagi-bagi kursi. Itu jenis pertama,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Sabtu, 20 Juli 2019.

“Jenis kedua itu rekonsiliasi yang mendasar. Nah rekonsiliasi yang mendasar ini didasarkan pada kesamaan visi dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju, memiliki persatuan dan ideologi bangsa yang kuat. Ini sifatnya lebih jangka panjang, visioner,” imbuhnya.

Menurut Hendrawan Supratikno, Amien Rais telah menyamakan rekonsiliasi dengan permainan judi. Berbeda dengan Amien Rais, kubu Joko Widodo (Jokowi) justru ingin membangun rekonsiliasi yang visioner.

“(Rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais) dangkal dan transaksional. Sementara kami mempunyai niatan untuk membangun rekonsiliasi yang visioner dan transformasional. Pak Amien menyamakan rekonsiliasi seperti perjudian. Ini bukan perjudian, rekonsiliasi sekali lagi, harus ada komitmen moral, komitmen politik, komitmen visi,” tegasnya. (nuch/det)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar