harianpijar.com, JAKARTA – PDIP menanggapi pernyataan politikus senior PAN Amien Rais soal kesepakatan program Indonesia ke depan dan pembagian porsi 55-45 sebagai syarat rekonsiliasi usai Pilpres 2019. PDIP menilai syarat rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais tersebut bersifat transaksional.
“Jadi ada dua jenis rekonsiliasi. Rekonsiliasi pertama, rekonsiliasi yang dangkal dan transaksional. Jadi dalam rekonsiliasi tipe pertama ini rekonsiliasi hanya semacam forum untuk bagi-bagi jabatan, forum untuk bagi-bagi kursi. Itu jenis pertama,” kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno saat dikonfirmasi, Sabtu, 20 Juli 2019.
“Jenis kedua itu rekonsiliasi yang mendasar. Nah rekonsiliasi yang mendasar ini didasarkan pada kesamaan visi dan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang lebih maju, memiliki persatuan dan ideologi bangsa yang kuat. Ini sifatnya lebih jangka panjang, visioner,” imbuhnya.
Menurut Hendrawan Supratikno, Amien Rais telah menyamakan rekonsiliasi dengan permainan judi. Berbeda dengan Amien Rais, kubu Joko Widodo (Jokowi) justru ingin membangun rekonsiliasi yang visioner.
“(Rekonsiliasi yang diajukan Amien Rais) dangkal dan transaksional. Sementara kami mempunyai niatan untuk membangun rekonsiliasi yang visioner dan transformasional. Pak Amien menyamakan rekonsiliasi seperti perjudian. Ini bukan perjudian, rekonsiliasi sekali lagi, harus ada komitmen moral, komitmen politik, komitmen visi,” tegasnya.
Lebih lanjut Hendrawan Supratikno mengatakan, pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi yang visioner dan transformasional itu lebih digerakkan oleh misi, bukan oleh posisi. Dirinya pun mengaku tidak sepakat dengan Amien Rais.
“Saya tidak sependapat dengan Pak Amien, karena apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam kampanye-kampanye kemarin itu sebenarnya kan versi lain dari Nawacita. Jadi Pak Prabowo selalu mengatakan pentingnya kedaulatan pangan, itu Trisakti Bung Karno, itu kan unsurnya 3, kedaulatan dalam bidang politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan,” jelasnya.
Hendrawan Supratikno menambahkan, Prabowo Subianto saat kampanye kemarin selalu menyampaikan visi dan misi yang sebenarnya merupakan bahasa lain dari ide-ide Bung Karno. Program Prabowo itu juga sudah dilakukan Jokowi di dalam program Nawacita Jokowi jilid I dan akan dilanjutkan di Nawacita jilid II.
“Jadi Pak Amien ini harus membaca lebih dalam, memahami lebih dalam Nawacita jilid I, mempelajari Trisakti Bung Karno. Pernyataan Pak Prabowo itu yang selama ini kita perjuangkan, di fraksi-fraksi DPR kita juga memperjuangkan itu. Hanya memang tidak bisa cepat direalisasi karena struktur relasi aktor ekonomi dalam globalisasi ini kan sudah lebih kompleks. Kerjasama-kerjasama ekonomi internasional sekarang lebih kompleks, saling tergantungan antar negara sekarang lebih kompleks,” ujar Hendrawan Supratikno.
Sebelumnya, Amien Rais berbicara soal syarat rekonsiliasi. Selain harus menyamakan pandangan program Indonesia ke depan, Amien Rais juga menyinggung soal pembagian porsi 55-45.
“Saya bilang kalau mau rekonsiliasi tentukan dulu platform-nya (programnya), mau diapakan Indonesia ini? Prabowo sudah bicara di mana-mana pentingnya kedaulatan pangan, energi, tanah, air, dan lain-lain. Kalau itu disepakati, misalnya disepakati, ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati berarti rezim ini balik kanan, sudah jalan akalnya,” ujar Amien Rais dalam sambutan acara ‘Muhasabah dan Munajat untuk Negeri’ di gedung Dakwah, Jl Kramat Raya, Jakarta Pusat, hari ini.
“Tapi ini kan nggak mungkin. Kalau mungkin alhamdulillah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan,” tambahnya. (nuch/det)