Jokowi-Prabowo
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto bertemu di MRT Jakarta. (foto: detik/Ari Saputra)

harianpijar.com, JAKARTA – Anggota Badan Komunikasi Partai Gerindra Andre Rosiade mengatakan ketua umumnya, Prabowo Subianto, bakal rutin bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski demikian, bukan berarti Partai Gerindra pasti bergabung dalam pemerintahan Jokowi.

“Satu pertemuan seremonial tidak cukup menurunkan tensi polarisasi, harus ada pertemuan lanjutan dan jadi patokan bagi pendukung,” ujar Andre Rosiade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 17 Juli 2019.

Menurut Andre Rosiade, pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto sebelumnya, menyepakati adanya pertemuan lanjutan kedua dan ketiga. Dirinya menilai dengan adanya pertemuan rutin 2 hingga 3 kali tersebut sebelum pelantikan Presiden terpilih, diharapkan dapat meredam polarisasi di akar rumput.

“Memang akan ada pertemuan lanjutan, apakah di Hambalang atau dimana, saya belum tahu. Namun kopi Hambalang memang legendaris, saya merekomendasikan itu,” sebutnya.

Baca juga:   Sambut Baik Jika Jokowi Pilih Menteri Muda, Yenny Wahid: Supaya Bisa Atasi Tantangan Zaman

Andre Rosiade mengatakan pertemuan lanjutan itu akan membahas seperti misalnya Jokowi bertanya kepada Prabowo Subianto apa masukannya, dan akan disampaikan program Indonesia maju, Indonesia bangkit untuk menuju Indonesia adil dan makmur.

“Kalau Jokowi bisa mengadopsi mengambil, dan memasukkan program kami adalah bagus. Prabowo menyampaikan di kampanyenya bahwa dalam 100 hari akan turunkan harga listrik, harga daging sehingga kalau diadopsi Jokowi, menjadi hal baik,” kata Andre Rosiade.

Lebih lanjut, dikatakan Andre Rosiade, mengadopsi visi-misi dan program, tidak mengharuskan Partai Gerindra masuk dalam kabinet namun bisa dengan bertemu dan berdiskusi mengenai ide-ide yang baik.

Baca juga:   Begini Kata BPN Soal PAN yang Akui Kemenangan Jokowi

Dirinya mengaku sangat miris saat ada pihak yang memfitnah Prabowo Subianto dan Partai Gerindra bahwa pertemuan kedua tokoh tersebut dilakukan karena ada iming-iming jabatan.

“Saya tegaskan bahwa di 2009-2014 Prabowo ditawari SBY masuk kabinet namun tidak kami terima, 2014-2019 ditawari Jokowi masuk kabinet namun tidak kami ambil,” ungkapnya.

Karena itu, menurut Andre Rosiade, untuk kepentingan bangsa dan negara Prabowo Subianto bertemu Jokowi lalu dituduh mendapatkan iming-iming jabatan, itu tidak tepat.

“Gerindra selama 10 tahun menjadi oposisi, baru kami yang menjadi partai paling lama di luar pemerintahan,” tandas Andre Rosiade. (elz/rep)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of