Ahmad-Dhani
Ahmad Dhani. (foto: instagram/ahmaddhaniofficial)

harianpijar.com, SURABAYA – Ahmad Dhani Prasetyo atau Ahmad Dhani, terpidana kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’, resmi mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dalam pengajuannya, Ahmad Dhani meminta vonis satu tahun yang dijatuhkan kepadanya oleh majelis hakim PN Surabaya dibatalkan.

Kuasa hukum Ahmad Dhani, Sahid mengatakan pihaknya resmi mengajukan memori banding kliennya itu ke Pengadilan Tinggi Jatim sejak Senin, 15 Juli 2019.

“Sudah kita masukkan sejak Senin kemarin dengan tanda terima akta memori banding nomor 275/akta Pid.Sus/PN Sby,” ujar Sahid saat dikonfirmasi, Rabu, 17 Juli 2019.

Menurut Sahid, di dalam berkas memori banding setebal 17 halaman itu, tertuang sejumlah alasan mengapa Ahmad Dhani meminta agar hakim membebaskan dirinya saat banding.

Salah satunya, kata dia, pihaknya menganggap hakim telah keliru dan tak berdasar pada ketentuan hukum acara pembuktian yang berlaku sebagaimana dalam aturan pasal 183 KUHAP.

Judex facti (hakim) hanya menyimpulkan sendiri tanpa pertimbangan hukum atas alat bukti yang ada. Sehingga putusan tersebut patut untuk dibatalkan,” ungkapnya.

Baca juga:   Dewan Masjid Indonesia Sesalkan Khotbah Jumat Jadi Sarana Ujaran Kebencian

Selain itu, hakim juga dianggap telah keliru dalam menerapkan pembuktian dakwaan tunggal Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Sahid mengatakan pihaknya menilai hakim abai pada keterkaitan antara keberlakuan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

“Pasal 27 ayat 3 UU ITE itu tidak bisa berdiri sendiri. Namun pasal tersebut terikat dengan pasal 310 dan pasal 311 KUHP. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 50/PUU-VI/2008 tertanggal 5 Mei 2009,” kata Sahid.

“Putusan itu menyatakan: keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai genus delict yang mensyaratkan adanya pengaduan (klacht) untuk dapat dituntut,” tambahnya.

Hakim juga dianggap telah melakukan ‘amputasi’ pendapat ahli, baik dari ahli pidana maupun ahli ITE. Hal itu didasari dari pertimbangan hakim yang dinilainya tak secara utuh memuat keterangan dan bukti persidangan.

“Misalnya begini, judex facti (hakim) mengutip pendapat dari Ahli Hukum Pidana Yusuf Jacobus Setyabudhi. Namun, pendapat ahli tersebut tidak diambil secara utuh, diamputasi, dipotong-potong, dan membuat kesimpulan sendiri,” ujar Sahid.

Baca juga:   Kecewa, Ustaz Alfian Tanjung Tolak Tanda Tangan Surat Penangkapan

Sahid mengatakan pihaknya berharap hakim Pengadilan Tinggi nantinya bisa menerima permohonan banding Ahmad Dhani tersebut. Hakim juga diharapkan akan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 275/Pid.Sus/2019/PN.Sby tertanggal 11 Juni 2019.

“Tim kuasa hukum tentu berharap hakim Pengadilan Tinggi, ditingkat banding akan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya,” pungkas Sahid.

Sebagaimana diketahui, Ahmad Dhani Prasetyo divonis 1 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kota Surabaya dalam kasus pencemaran nama baik lewat ujaran ‘idiot’.

Ahmad Dhani dinyatakan bersalah dan melanggar Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara sah dan terbukti oleh hukum.

Meski demikian, dalam kasus ini politikus Partai Gerindra itu belum ditahan. Dirinya saat ini mendekam ditahan atas vonis oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait kasus ujaran kebencian. Kasus ini sendiri, hingga kini masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung (MA). (nuch/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of