Moeldoko
Moeldoko.

harianpijar.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko membantah tudingan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengabaikan persoalan hukum dan HAM, meski dua poin itu tak disinggung dalam pidato Jokowi yang bertajuk ‘Visi Indonesia’.

Moeldoko menegaskan Jokowi memiliki komitmen untuk memperkuat hukum dan memperhatikan masalah HAM.

“Secara substansi semua persoalan sudah ada di dalamnya, tidak ada upaya niat atau abai terhadap persoalan-persoalan itu (hukum dan HAM), tidak,” ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Juli 2019.

Menurut Moeldoko, pidato Jokowi yang disampaikan pada Minggu malam sangat komprehensif. Dirinya menyebut Jokowi telah menyadarkan semua pihak tentang tantangan yang akan dihadapi Indonesia, khususnya terkait persaingan global, dalam beberapa tahun ke depan.

Karena itu, Jokowi ingin memiliki jajaran menteri yang berani dan tidak berpikir monoton saat mengambil keputusan.

Baca juga:   Sebut Kontestasi Sudah Berakhir, Agum Ajak Prabowo Cs Sama-Sama Baktikan Diri untuk Bangsa

“Itu kira-kira rangkaiannya, secara substansi sudah luar biasa,” terang Moeldoko.

Lebih lanjut Moeldoko mengatakan, tidak semua masalah disampaikan secara eksplisit melalui kata-kata atau pidato. Dirinya mencontohkan kalimat pidato Jokowi yang menyinggung soal penggunaan APBN agar dipakai secara fokus dan tepat sasaran.

Menurutnya, kalimat yang disampaikan Jokowi itu juga menegaskan agar APBN tak dikorupsi.

“Jadi tidak harus dalam sebuah kata. Ini cara memahaminya saya pikir lebih luas,” kata Moeldoko.

Sebelumnya, Institute Criminal of Justice Reform (ICJR) mengkritik penyampaian visi Presiden terpilih Jokowi yang dinilai lebih banyak membahas soal masa depan ekonomi nasional. Jokowi dianggap tidak menyinggung banyak hal soal pembangunan negara hukum dan jaminan HAM.

Padahal, menurut Direktur Eksekutif ICJR Anggara, untuk mendorong pembangunan ekonomi, perlu pembangunan negara hukum demi kepastian berusaha di Indonesia.

Baca juga:   Politisi NasDem: Surya Paloh Akan Temui Ketum Gerindra Prabowo Subianto

“Dalam konteks pidato presiden, ICJR mengingatkan bahwa pembangunan negara hukum sekali lagi harus menjadi agenda prioritas yang terutama bagi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf,” ujar Anggara melalui keterangan tertulis.

Anggara menyebut pembangunan negara hukum bukan hanya bagian dari agenda kerja pemerintahan, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional untuk setiap Kepala Negara.

Seperti diketahui, Jokowi menyampaikan pidato ‘Visi Indonesia’. Secara keseluruhan Jokowi mengatakan ada lima tahapan pembangunan yang dilakukan pada periode keduanya bersama Ma’ruf Amin.

Adapun kelima tahapan itu antara lain melanjutkan pembangunan infrastruktur, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), mengundang investasi dengan tujuan membuka lapangan kerja, melakukan reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. (elz/cnn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of