Bara-Hasibuan
Bara Hasibuan. (foto: era/Mery)

harianpijar.com, JAKARTA – Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak pemulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab sebagai sayarat rekonsiliasi dengan Prabowo Subianto. Sebab, syarat itu akan menjadi preseden buruk bagi pemilihan presiden berikutnya.

“Mengenai persyaratan pemulangan Habib Rizieq sebagai bagian dari rekonsiliasi, saya ingin menyerukan kepada presiden untuk menolak persyaratan tersebut karena ini bisa menjadi preseden buruk bagi pemilihan-pemilihan presiden berikutnya,” kata Bara Hasibuan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 12 Juli 2019.

Bara Hasibuan mengatakan ide rekonsiliasi dengan pemulangan Rizieq Shihab merupakan dua hal yang berbeda. Dirinya menilai seharusnya pihak yang kalah tidak mengajukan syarat untuk rekonsiliasi.

“Kalau itu dikaitkan dengan persyaratan, yang dalam hal ini adalah pemulangan Habib Rizieq, itu merupakan suatu pengkhianatan atas ide rekonsiliasi tersebut. Seharusnya rekonsiliasi itu tidak mengajukan persyaratan-persyaratan dari pihak yang memang kalah,” ujar Bara Hasibuan.

“Jadi memang kunci dari rekonsiliasi itu agar bisa berhasil, agar bisa terlaksana, adalah sikap kebesaran hati yang ditunjukkan oleh pihak yang kalah. Dalam hal ini memang belum ditunjukkan secara full oleh pihak Pak Prabowo,” tambahnya.

Baca juga:   Presidium Alumni 212: Rizieq Shihab Menyatakan Tolak Soal Perppu Ormas

Menurut Bara Hasibuan, apa yang terjadi pada Rizieq Shihab adalah murni masalah hukum, sehingga harus ditangani secara hukum dan tidak bisa dikaitkan dengan politik. Jika Jokowi mengabulkan pemulangan Rizieq Shihab, dirinya menyebut hal itu akan menimbulkan kesan bahwa kasus Rizieq Shihab adalah bagian dari politik.

“Kalau memang nanti kemudian memang persyaratan ini dipenuhi oleh presiden, maka itu akan menimbulkan kesan bahwa memang kasusnya Habib Rizieq ini adalah bagian dari permainan politik dan itu sama sekali tidak sehat. Kita ingin bahwa memang betul-betul kasus dan ada banyak kasus yang dialami oleh Habib Rizieq ini betul-betul pure karena masalah hukum gitu,” terangnya.

Selain itu, Bara Hasibuan juga menilai pemulangan Rizieq Shihab yang diajukan sebagai syarat rekonsiliasi sama sekali tidak etis. Menurutnya, rekonsiliasi seharusnya tidak mensyaratkan apa-apa.

“Sama sekali tidak etis dan itu adalah penyelewengan dari ide dari rekonsiliasi itu sendiri. Jadi seharusnya rekonsiliasi itu kan tidak ada persyaratan apa-apa. Jadi semacam kita secara simbolis pihak yang kalah memberikan selamat dan kemudian menyatakan bahwa ia siap bekerja sama untuk mendukung keberhasilan pemerintahan baru tanpa ada persyaratan apa-apa,” kata Bara Hasibuan.

Sebelumnya, mantan Koordinator Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengaitkan kepulangan Rizieq Shihab dengan proses rekonsiliasi Jokowi dan Prabowo Subianto. Menurutnya, pemulangan Rizieq Shihab merupakan salah satu cara untuk mengubur dendam politik di Pilpres 2019.

Baca juga:   Kapolda: Jika Red Notice Ditolak, Polisi Akan Pulangkan Rizieq Shihab Dengan Upaya Lain

Di sisi lain, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan pemulangan Rizieq Shihab menjadi salah satu syarat rekonsiliasi Prabowo Subianto dan Jokowi. Namun, kata dia, masih banyak hal lain yang menjadi pertimbangan dalam proses rekonsiliasi.

“Ya keseluruhan, bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Bukan hanya itu, tapi keseluruhan. Kemarin-kemarin kan banyak ditahan-tahanin ratusan orang,” ujar Ahmad Muzani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Sementara itu, pihak Istana juga telah menyatakan bahwa pemerintah tidak memiliki masalah jika Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin bingung jika pemerintah yang harus memulangkan pemimpin FPI itu.

“Yang sekarang kita jadi beban itu kenapa mesti harus presiden atau pemerintah atau Istana yang harus ditugasi untuk memulangkan Habib Rizieq, di mana, apa logika, konstruksi berpikir kayak apa itu?” tandas Ali Mochtar Ngabalin kepada awak media, Rabu, 10 Juli 2019. (nuch/det)

Loading...

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of