Rizieq-Shihab
Rizieq Shihab. (foto: AFP/POOL/RAISAN AL FARISI)

harianpijar.com, JAKARTA – Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin disarankan tidak menerima dan menggubris tawaran dan permintaan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menginginkan agar syarat rekonsiliasi dengan 02 harus dengan memulangkan pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.

Karena, syarat itu dinilai merendahkan kredebilitas TKN, apalagi Rizieq Shihab bukanlah siapa-siapa, sehingga menjadikan dia sebagai syarat rekonsiliasi.

“Publik bisa saja bertanya, emangnya Rizieq Shihab itu siapa? Sehingga dia harus menjadi titik sentral proses rekonsiliasi antara 01 dan 02 untuk meredakan suasana pasca pilpres. Saya sarankan pihak TKN 01 tidak boleh gubris dengan Rizieq bila ingin lakukan rekonsiliasi sebab itu akan merendahkan kredebilitas TKN apalagi Rizieq Shihab bukan siapa-siapa,” kata Pengamat Politik dari Universitas Mercu Buana, Maksimus Ramses Lalongkoe di Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

Baca juga:   Ma'ruf Amin: Kita Siap Bertemu Prabowo-Sandi untuk Kepentingan Bangsa

Menurut Maksimus Ramses Lalongkoe, kasus yang menimpa Rizieq Shihab merupakan kasus personal dan tidak ada hubungan politik dengan pihak manapun, sehingga tidak boleh tunduk dengan segala macam tawaran-tawaran yang tidak masuk akal, sebab negara ini bukan tergantung Rizieq Shihab dan pengikutnya.

Karena itu, jika TKN 01 mengiyakan tawaran tersebut, sambung Maksimus Ramses Lalongkoe, maka hal itu akan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat luas.

Baca juga:   Terkait Ditetapkan Sebagai Tersangka, Rizieq Shihab Akan Ajukan Praperadilan

“Kalau TKN 01 terima maka 01 dianggap terlalu lugu terhadap konsensus pragmatis itu,” ungkapnya.

Selain itu, Maksimus Ramses Lalongkoe juga menduga pihak 02 ngotot menjadikan kepulangan Rizieq Shihab sebagai syarat rekonsiliasi adalah agar terbebas dari proses hukum yang menimpanya hingga melarikan diri ke luar negeri.

“Saya duga pihak 02 ngotot menjadikan kepulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi adalah agar terbebas dari proses hukum yang menimpanya hingga melarikan diri ke luar negeri,” tandas Maksimus Ramses Lalongkoe yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini. (elz/med)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of