Jusuf-Kalla
Jusuf Kalla (JK). (foto: detik/Noval Dhwinuari)

harianpijar.com, JAKARTA – Wapres Jusuf Kalla (JK) memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait susunan kabinet nantinya. JK menyarankan Jokowi untuk mempertimbangkan harmonisasi wilayah, suku, agama, dan politik. Selain itu, parpol yang kursinya sedikit disarankan tidak mendapat jatah lebih banyak.

“Jadi tidak saja asal partai, ndak. Harus ada harmonisasi baik dari harmonisasi antar wilayah dan suku, agama, politik. Harmonsiasi dalam tingkat kemampuan, profesionalisme. Itulah baru bisa terjadi suatu yang dapat didukung semua pihak, didukung oleh seluruh rakyat,” ujar JK saat mengisi kuliah umum kepada peserta diklat Lemhanas, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.

JK menilai penyusunan kabinet harus melihat unsur partai dan non partai terlebih dahulu. Jatah dari partai dan profesional harus ditentukan sebelum mempertimbangkan indikator lainnya.

Baca juga:   Presiden Boyong Keluarga Ke Jerman dan Turki, Fahri Hamzah: Tidak Usah Mencari Citra, Ikuti Saja

“Pertama harus dibikin polanya. Katakanlah kalau Anda berbicara untuk kekuasaan, berapa dari partai politik berapa non-partai artinya profesional. Kan disusun dulu, ditentukan dulu,” terangnya.

Lebih lanjut JK mengatakan, dalam menyusun kabinet, jumlah kursi partai pendukung juga harus diperhitungkan. Dirinya menyebut pembagian harus adil.

“Kemudian partai dapat berapa sesuai dengan jumlah kursi di DPR, supaya adil. Tentu jangan yang kursinya sedikit mendapatkan lebih banyak kursi dibanding yang banyak kursinya itu (sedikit), nanti kacau yang di dalam itu,” sebutnya.

Baca juga:   Presiden: Diminta Semua Pihak Menghormati Vonis Ahok

Kemudian, unsur suku hingga agama juga harus dipertimbangkan. JK menyarankan harus ada perwakilan menteri yang berasal dari seluruh wilayah di Indonesia.

“Baru mencari mengharmoniskan bangsa ini harus ada dari Aceh, harus ada Sumatera Utara. Harus ada menteri dari pada Sumatera Barat, harus dari Jabar, Jateng, ada Sulawesi,” kata JK.

JK menjelaskan tidak mudah menyusun kabinet. Dirinya meminta ada harmonisasi agar pemerintahan berjalan baik.

“Jadi tidak mudah juga menyusun kekuasaan nasional itu. Karena harus diharmoniskan antara politiknya dan harus diharmoniskan antara wilayahnya dan diharmoniskan antar agama, diharmoniskan antara gender. Juga, banyak sekali pertimbangannya, sehingga terjadi suatu harmoni kekuasaan,” pungkasnya. (nuch/det)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of