Masinton-Pasaribu
Masinton Pasaribu. (foto: dok. Media Indonesia)

harianpijar.com, JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu menyebut rekonsiliasi Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto harus diawali dengan keluruhan dan ketulusan. Selain itu, rekonsiliasi dimaknai membangun persatuan, maupun persaudaraan sesama elemen anak bangsa.

“Maka dengan dilandasi semangat itu, tidak ada embel-embel lain dalam rekonsiliasi selain semangat untuk persatuan bangsa,” kata Masinton Pasaribu menanggapi wacana pemulangan Rizieq Shihab dari Arab Saudi sebagai syarat rekonsiliasi Prabowo Subianto dan Jokowi, di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2019.

Menurut Masinton Pasaribu, seharusnya tidak ada motif lain dalam melakukan rekonsiliasi. Karena, yang penting dalam rekonsiliasi itu adalah menghilangkan seluruh unsur kompetisi dalam pemilu yang lalu.

Baca juga:   Sambut Baik Jika Jokowi Pilih Menteri Muda, Yenny Wahid: Supaya Bisa Atasi Tantangan Zaman

“Kemudian, rekonsiliasi itu juga tidak boleh ada transaksi-transaksi lain selain kepentingan bangsa, membangun persatuan dan punya komitmen merajut keindonesiaan,” ujar Anggota Komisi III DPR itu.

Lebih lanjut, ditegaskan Masinton Pasaribu, kalau umpamanya ada syarat-syarat tertentu, termasuk pemulangan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) itu, seharusnya tidak dilakukan.

“Menurut saya, rekonsiliasi harus dengan keluruhan, tidak ada lain selain untuk kepentingan bangsa,” tegasnya.

Selanjutnya, Masinton Pasaribu menjelaskan, seharusnya tidak ada kendala bagi Rizieq Shihab untuk kembali ke Indonesia. Karena, kepergian Rizieq Shihab ke Arab Saudi atas kemauan sendiri.

Baca juga:   Jadi Oposisi, PKS Tidak Bertujuan Jatuhkan Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin

“Kalau kembali monggo silakan atas niat sendiri. Beliau kembali kita sambut dengan tangan terbuka sebagai anak bangsa,” ungkapnya.

Namun, lanjut Masinton Pasaribu, hanya saja kalau ada persoalan lain, misalnya masalah hukum tentu tidak bisa diintervensi. Karena, penyelesaian hukum sudah ada mekanisme tersendiri.

“Hukum punya mekanisme sendiri yang tidak boleh diintervensi siapa pun. Kemandirian dalam penegakan hukum harus dihormati. Perbuatan melawan hukum itu bukan kriminalisasi,” ujar Masinton Pasaribu. (elz/jpn)

Komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of