Pengamat Nilai Tak Ada Urgensinya Jokowi Pulangkan Habib Rizieq, Lebih Baik Urus TKI Bermasalah

Rizieq-Shihab
Rizieq Shihab. (foto: tirto)

harianpijar.com, JAKARTA – Pengamat politik dari Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo mengatakan Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo (Jokowi) tidak memiliki kewajiban untuk memulangkan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang sudah berada di Arab Saudi sekira dua tahun.

“Menurut saya Pak Jokowi tidak punya kepentingan memulangkan atau tidak Habib Rizieq,” ujar Karyono Wibowo saat dihubungi, Senin, 8 Juli 2019.

Karyono Wibowo mengatakan Jokowi tidak memiliki konflik personal dengan Rizieq Shihab. Bahkan, Jokowi juga dinilai tidak pernah terekam menyindir Rizieq Shihab secara personal. Karena itu, menurutnya, urusan pemulangan Rizieq Shihab tidak ada kaitannya dengan Jokowi.

Baca juga:   Mardani Ali Sera: Kalau Menteri Sontoloyo, Akan Kami 'Santap'

“Artinya ini kembali ke individu Habib Rizieq apakah dia mau memutuskan pulang atau tidak. Sebab Pak Jokowi tidak mengumbar konflik personal,” sebutnya.

Lebih lanjut, dikatakan Karyono Wibowo, Jokowi perlu melakukan hal penting lain ketimbang mengurusi pemulangan Rizieq Shihab. Setidaknya, Jokowi perlu memulangkan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bermasalah di luar negeri.

“Menurut saya tidak perlu Jokowi memulangkan Habib Rizieq. Sebab tidak ada urgensinya. Secara personal kan tidak ada masalah. Lebih baik memulangkan TKI yang bermasalah di sana,” kata Karyono Wibowo.

Baca juga:   Muhaimin Iskandar: Kasus Rizieq Shihab Itu Hal Sepele

Sebelumnya, wacana pemulangan Rizieq Shihab belakangan mencuat menyusul pernyataan mantan Koordinator Jubir BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak di akun Twitter-nya, pada Kamis, 4 Juli 2019.

Dahnil Anzar Simanjuntak menginginkan pemerintahan Presiden Jokowi memberikan kesempatan kepada Rizieq Shihab pulang ke Indonesia. Menurutnya, kepulangan Rizieq Shihab bisa dimasukkan dalam rekonsiliasi politik nasional.

Dahnil Anzar Simanjuntak juga berharap pada periode pemerintahan mendatang tidak ada lagi kriminalisasi terhadap ulama. Dirinya mengharapkan ulama-ulama yang kritis terhadap pemerintah tidak disudutkan dengan berbagai narasi. (nuch/jpn)

PILIHAN SPONSOR

BACA JUGA
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
Lihat semua komentar